HPN Pusat Dorong Penertiban Ilegal Mining, Fahmi: Dalam Waktu Dekat Kami Menghadap Menkopolhukam dan KSP

banner 468x60

gNews.co.id – Presiden Joko Widodo menegaskan aktivitas ilegal mining atau pertambangan ilegal membuat usia industri tambang menjadi pendek.

Oleh sebab, itu praktik pertambangan yang tidak mengikuti aturan main harus dihentikan.

Ini arahan Presiden di Rapat Pimpinan TNI yang dihadiri Menkopolhukam, Mahfud MD, Panglima TNI, Yudo Margoni, Kapolri, Listyo Sigit Prabowo beserta seluruh jajaran TNI dan Polri beberapa hari lalu.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Himpunan Pengusaha Nahdliyin, Fahmi Najib Balcher kepada gNews.co.id, Sabtu (11/2/2023).

Ia menekankan, di tengah upaya serius pemerintah mendorong hilirisasi industrialisasi sektor pertambangan, ilegal mining bisa signifikan mengurangi cadangan mineral tambang.

“Untuk itu sebagai dukungan terhadap kebijakan pemintah pusat di atas selaku Waketum HPN Pusat, dalam waktu dekat kami akan menghadap Menkopolhukam dan KSP,” ungkap Fahmi.

Waketum HPN yang juga kader PKB ini mengatakan, tujuannya untuk meneruskan laporan masyarakat terhadap kasus-kasus tambang ilegal.

Baik praktek tambang emas ilegal maupun nikel, khususnya yang ada di Sulawesi Tengah (Sulteng).

Baca: Polda Belum Tahu ada PETI di Sungai Tabong? Kabid Humas: Kalau Memang ada Tambang Ilegal, Polda Sulteng akan Menertibkan

Komentar