PT GNI Diduga Abai K3, Anwar Hafid: Membawa Kecelakaan, Kerusakan, dan Penderitaan Rakyat

banner 468x60

gNews.co.id – Anggota DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Anwar Hafid mendesak agar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten melakukan penyelidikan komprehensif ihwal bentrok di PT GNI.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dan Pemerintah Kabupaten Morut memeriksa secara menyeluruh tehadap hak-hak pekerja, utamanya Tenaga Kerja Lokal (TKL).

Jika melihat kejadian antara PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) dan pekerja serta masyarakat Morut harus secara objektif.

“Kita bisa melihat persoalan yang melatarbelakangi kondisi tersebut,” ujar Anwar Hafid, Senin (16/1/2023).

Ia menjelaskan ada sejumlah hal yang perlu dilihat secara objektif.

Pertama, isu menyangkut Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Di mana perusahaan sering abai dalam penerapan standar operasional keselamatan kerja.

“Terbukti adanya kasus ledakan yang menelan korban jiwa,” tandasnya.

Terkait hal ini, lanjut politisi asal Morowali ini, pemerintah daerah baik kabupaten dan provinsi mesti melakukan penyelidikan.

“Dan pemeriksan secara komprehensif dan menyeluruh dalam melindungi hak-hak pekerja,” jelas Anwar Hafid.

Dua, menyangkut potongan hak-hak pekerja, kata dia, hal ini juga mesti menjadi perhatian jangan sampai perusahaan abai dalam penerapan akan hak-hak pekerja.

Baca: Situasi di PT GNI Diklaim Sudah Kondusif Pascabentrok

Komentar