gNews.co.id,- Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI) dari Universitas Tompotika (Untika) Luwuk menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Tugu Adipura, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Kamis (22/10/2026).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemenuhan hak dasar masyarakat, pemberantasan korupsi, serta perlindungan lingkungan.
Melalui orasi dan poster tuntutan, massa aksi mendesak pemerintah pusat dan daerah agar segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
Salah satu isu utama yang disuarakan adalah penanganan karhutla di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya Kalimantan, Papua, dan Sumatra.
Mahasiswa mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut.
SMI juga meminta pemerintah menetapkan karhutla di wilayah-wilayah tersebut sebagai bencana nasional serta menjamin pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat terdampak.
Dalam orasinya, massa menyoroti ancaman kabut asap terhadap kesehatan masyarakat, terutama warga yang terpapar asap dan berisiko mengalami gangguan pernapasan.
Mereka menilai penanganan karhutla harus disertai langkah perlindungan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak.
Selain persoalan karhutla, mahasiswa menuntut pemerintah menjamin akses pendidikan dan pelayanan kesehatan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.
Mereka mendorong terwujudnya pendidikan gratis yang ilmiah, demokratis, dan berpihak pada kepentingan rakyat.
Massa juga menyuarakan penolakan terhadap komersialisasi pendidikan yang dinilai berpotensi menghambat akses masyarakat untuk memperoleh pendidikan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) turut menjadi perhatian dalam aksi tersebut. Mahasiswa meminta pelaksanaan program itu diawasi secara ketat, mulai dari kualitas makanan, keamanan pangan, hingga transparansi penggunaan anggaran.
Menurut tuntutan massa, pengawasan diperlukan agar program tersebut berjalan secara bertanggung jawab dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat penerima.
Dalam tuntutan lainnya, SMI mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas dugaan korupsi dan penyalahgunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Mahasiswa juga menyoroti persoalan lingkungan di Kabupaten Banggai. Mereka meminta pemerintah daerah membuka informasi secara transparan mengenai penanganan dugaan pencemaran lingkungan serta mengambil tindakan tegas apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan perundang-undangan.
Bagi massa aksi, persoalan lingkungan berkaitan erat dengan kesehatan dan keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya dinilai perlu dilakukan secara terbuka, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
Selain itu, mahasiswa mendesak pemerintah daerah mengambil langkah konkret untuk mengatasi persoalan ketersediaan air bersih.
Mereka menegaskan bahwa akses terhadap air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
Aksi unjuk rasa tersebut mendapat pengawalan dari jajaran Polresta Banggai yang dipimpin Kapolresta Banggai Kombes Pol Hendri Yulianto, S.H., M.H.
Turut mendampingi Kabagops Kompol Zulkifli, Kasat Intelkam AKP Usman, S.H., dan Kapolsek Kota AKP Asdar bersama personel kepolisian lainnya pengawalan dilakukan selama berlangsungnya penyampaian aspirasi mahasiswa di kawasan Tugu Adipura.
Menjelang berakhirnya aksi, koordinator lapangan kembali menegaskan tuntutan SMI agar pemerintah segera mengambil langkah nyata dalam menjawab berbagai persoalan yang disampaikan.
Pesan utama yang disuarakan mahasiswa meliputi pelayanan kesehatan gratis bagi masyarakat terdampak karhutla, pendidikan gratis, perlindungan lingkungan, serta pemenuhan kebutuhan air bersih.
Melalui aksi tersebut, SMI Untika Luwuk berharap tuntutan mahasiswa mendapat perhatian pemerintah pusat maupun daerah dan ditindaklanjuti melalui kebijakan yang transparan, bertanggung jawab, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Hingga berita ini disusun, tanggapan resmi pemerintah terkait tuntutan yang disampaikan mahasiswa belum tercantum dalam bahan pemberitaan yang tersedia.(DQ74).
Komentar