gNews.co.id – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido mengambil langkah cepat dan tegas menanggapi keluhan warga Lingkungan Industri Kecil (LIK) Tondo, Palu, yang terancam digusur oleh pengembang PT Intim Abadi Persada.
Didampingi langsung oleh Ketua Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Sulteng, Eva Susanti Bande Wagub Reny turun ke lokasi pada Jumat (17/10/2025) untuk mendengarkan langsung keluhan ratusan warga penghuni kompleks Mess Pondok Karya, LIK Trans Tondo.
Kehadiran Wagub disambut antusias dan haru oleh warga yang telah lama berjuang. Dalam suasana yang penuh emosi, Reny A. Lamadjido menyampaikan pernyataan tegas dan lugas tanpa tedeng aling-aling.
“Saya tegaskan, tidak boleh ada penggusuran di sini!” ujar Wagub Reny dengan suara lantang, yang langsung disambut sorak sorai dan tepuk tangan panjang warga.
Ia menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah untuk selalu berpihak dan melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang.
Wagub Reny Lamadjido juga meminta warga segera melaporkan setiap ancaman kepada Satgas PKA.
Dukungan Konkret: Surat Gubernur dan Mediasi
Sebagai bentuk tindak lanjut serius, Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, telah menerbitkan dua surat penting.
Surat pertama, bernomor 600.2/344/Dis-Perkintan tertanggal 15 Oktober 2025, berisi instruksi penghentian sementara proses penggusuran oleh pihak developer, seiring dengan penanganan resmi kasus ini oleh Satgas PKA.
Surat kedua merupakan undangan resmi kepada PT Intim Abadi Persada untuk mengikuti proses mediasi penyelesaian konflik agraria yang dijadwalkan pada Jumat, 24 Oktober 2025.
Dua Tahun Penderitaan, Akhirnya Didengar
Perwakilan warga, Dwi Sartika, Ketua RT 02/RW 12 LIK Tondo, mengungkapkan kelegaan dan kekecewaan yang terpendam.
Ia mengisahkan perjuangan warga selama dua tahun yang kerap berujung pada ketidakpastian.
“Kami sudah dua tahun mencari keadilan, menyampaikan keluhan dari kelurahan hingga kecamatan, tapi baru kali ini kami benar-benar didengar,” ujar Dwi dengan penuh haru.
Pengakuan serupa disampaikan warga lain yang berdialog langsung dengan Wagub Reny, mengaku perjuangan mereka di tingkat Pemerintah Kota Palu tak membuahkan hasil, hingga akhirnya perhatian datang dari Pemprov Sulteng.
Satgas PKA: Era Main Hakim Sendiri Sudah Berakhir
Ketua Satgas PKA Sulteng, Eva Susanti Bande, menegaskan bahwa konflik di LIK Tondo adalah potret nyata arogansi modal yang mengabaikan hak-hak dasar rakyat. Ia menegaskan peran Satgas PKA sebagai benteng terakhir perlindungan masyarakat.
Komentar