gNews.co.id – Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, mengajak seluruh pemerintah kabupaten dan kota memperkuat sinergi dalam membangun sektor pertanian agar mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mendukung Sulawesi Tengah sebagai salah satu penyangga ketahanan pangan nasional.
Ajakan tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Perluasan Penerapan Budidaya Padi Pertanian Modern (PMAAS) dan Program Strategis Kementerian Pertanian Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2026 di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian (BBPMP), Desa Maku, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi.
Dalam arahannya, Anwar Hafid menegaskan bahwa pembangunan pertanian harus menjadi agenda bersama. Menurutnya, potensi besar yang dimiliki Sulawesi Tengah hanya dapat dimaksimalkan jika seluruh pemangku kepentingan bergerak dalam satu visi untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
“Kita harus memikirkan bersama bagaimana rakyat Sulawesi Tengah bisa semakin sejahtera melalui sektor pertanian. Pertanian adalah kekuatan besar yang kita miliki,” ujar Anwar.
Ia menjelaskan, sejalan dengan arah pembangunan nasional melalui Asta Cita Presiden Republik Indonesia, Sulawesi Tengah mendapat peran strategis sebagai daerah penyangga ketahanan pangan dan energi. Karena itu, Pemerintah Provinsi menetapkan sektor pertanian sebagai salah satu prioritas pembangunan melalui program Berani Panen Raya.
Program tersebut, kata Anwar, bukan sekadar slogan, melainkan gerakan untuk meningkatkan hasil panen petani. Saat ini produktivitas padi Sulawesi Tengah masih sekitar 4 ton per hektare, sementara pemerintah menargetkan meningkat menjadi rata rata 6 ton per hektare pada 2027.
“Kalau pemerintah pusat berbicara target 10 ton per hektare, maka semangat Berani Panen Raya adalah mendorong produktivitas petani kita terus meningkat. Yang penting kita bergerak menuju panen yang lebih besar dan petani yang lebih sejahtera,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Anwar Hafid juga menyoroti pentingnya menghapus sekat birokrasi yang selama ini dinilai menghambat pembangunan pertanian. Ia menegaskan pemerintah provinsi hadir untuk mendukung kebutuhan daerah, bukan mengambil alih kewenangan kabupaten dan kota.
“Saya tidak ingin provinsi membuat program yang ternyata tidak dibutuhkan daerah. Kita harus menyelesaikan persoalan nyata di lapangan, bukan sekadar menjalankan proyek,” katanya.
Selain memperkuat kolaborasi, Gubernur mendorong digitalisasi sektor pertanian melalui pendataan petani dan lahan secara terintegrasi. Menurutnya, data yang akurat akan memudahkan pemerintah menyusun kebijakan serta menyalurkan bantuan secara tepat sasaran, termasuk kepada petani penggarap yang selama ini belum banyak memperoleh akses program pemerintah.
Ia juga meminta pemerintah daerah aktif mendukung program cetak sawah baru dari Kementerian Pertanian dengan memastikan lokasi yang diusulkan benar benar sesuai kondisi di lapangan.
Mengakhiri sambutannya, Anwar Hafid berharap hasil rapat koordinasi menjadi landasan penyusunan kebijakan pertanian yang berbasis kebutuhan daerah, bukan sekadar program administratif. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada para penyuluh pertanian yang selama ini menjadi garda terdepan dalam mendampingi petani.
Dengan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, penyuluh, dan petani, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah optimistis target peningkatan produktivitas padi menjadi 6 ton per hektare pada 2027 dapat tercapai sekaligus memperkuat posisi daerah sebagai lumbung pangan nasional. (*)
Komentar