APH menunggu apa lagi, lanjut dia, pejabat teknis sudah bicara aspek dugaan pelanggaran.
Mestinya proyek itu sudah menjadi perhatian mereka. Soal bagaimana taknis penyelidikannya, Razak menyatakan hal itu merupakan kebijakan penyidik.
“Yang jelas polisi maupun jaksa sudah kerangka dan metode pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait, dengan mengacu pernyataan pejabat teknis. Termasuk Kepala Balai selaku pimpinan pengelola proyek tersebut,” katanya.
Razak menyayangkan jika pihak aparat tidak segera menindaklanjuti atas dugaan pelanggaran yang terjadi.
Sebab kata dia, daerah ini dalam proses rehabilitasi pascabencana 2018 silam, yang publik tahu banyak infrstruktur rusak, termasuk penyediaan air bersih untuk masyarakat.
“Nah, kalau proyeknya dikerjakan tidak mengacu pada aturan yang sebenarnya, maka azas manfaatnya tidak akan sampai ke masyarakat korban bencana. Mau jadi apa daerah kita ini,” ujar Razak.
Oleh sebab itu ia meminta semua pihak terkait, utamanya pihak BP2W Sulteng dan PT PP supaya tidak menjadikan proyek rehab rekon di Sulteng meraup keuntungan semata dengan mengabaikan kualitas konstruksi pekerjaan.
Razak kembali mendorong pihak APH untuk segera mengusut proyek SPAM Pasigala, mulai dari proses lelang sampai dengan pengerjaannya yang serampangan.
Gejala Nakal Perusahaan Milik Negara di Proyek SPAM Pasigala! Asbudianto: Kontraktor Kerja Asal-asalan
Diberitakan sebelumnya, paket ini bernama Proyek Construction of Water Distribution Pipe and House Connection Zone 3 and Zone 4 in Palu Regency dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Baca: Carut Marut Proyek BP2W Sulteng, Timbunan Bekas Galian Campur Kayu
Komentar