Fenomena PETI di Parigi Moutong bukan hanya terjadi di Kecamatan Ampibabo. Mastang menyebut praktik serupa hampir merata di seluruh wilayah kabupaten tersebut.
Lambannya penanganan kasus ini mendorong LS-ADI untuk mengambil langkah lebih tegas.
Mereka berencana menggelar aksi unjuk rasa, tidak hanya di Parigi Moutong, tetapi hingga ke Polda Sulteng.
Dalam tuntutannya, LS-ADI meminta agar Kapolres Parigi Moutong dicopot dari jabatannya dan Kapolda Sulteng, Irjen Pol. Endi Sutendi untuk mundur.
Mereka menilai pimpinan kepolisian saat ini tidak mampu menuntaskan masalah krusial pertambangan ilegal yang sudah berlarut-larut.
“Masalah PETI ini terlalu berlarut-larut di Sulawesi Tengah. Kami menduga ada oknum APH yang membekingi. Nama baik institusi Polri harus dijaga, jangan sampai terulang kejadian seperti di Tual yang membuat masyarakat meninggal,” tegas Mastang.
Ia juga mengingatkan bahwa ketidaktegasan dalam penanganan PETI berpotensi menimbulkan korban jiwa lagi, mengingat puluhan nyawa telah melayang akibat aktivitas ilegal ini, terutama di Parigi Moutong.
“Kapolda Sulteng kami harapkan serius menangani masalah PETI ini, tidak hanya sekadar ‘lip service’ belaka. Jika tidak mampu, sebaiknya mundur karena hanya merugikan masyarakat Sulteng dan tidak mematuhi amanat presiden untuk memberantas pertambangan ilegal,” katanya.
Baca: Tengara PETI Dongi-Dongi akan Merusak Wilayah Konservasi: Potensi Krisis Air dan Bencana Ekologis
Komentar