gNews.co.id – Calon Wali Kota Palu nomor urut 1, Hidayat menanggapi isu retribusi sampah yang diterapkan selama periode kepemimpinannya sebagai Wali Kota Palu 2021-2024.
Dalam debat kandidat yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Palu pada Senin (21/19/2024), Hidayat mengkritik kebijakan retribusi sampah yang saat ini berlangsung dan menyinggung praktik pungutan liar (pungli) yang diduga terjadi.
Hidayat, yang berpasangan dengan Andi Nur B Lamakarate di Pilkada Palu 2024, menyebutkan bahwa banyak warga menerima kwitansi tidak resmi saat membayar retribusi sampah.
Ia menyoroti penggunaan kwitansi fotokopi atau yang dibeli di toko alat tulis sebagai bukti pembayaran, yang menurutnya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Retribusi itu seharusnya menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD), bukan kwitansi asal-asalan. Ini terkesan seperti pungli dan sangat berpotensi merugikan masyarakat serta pemerintah daerah,” tegas Hidayat.
Ia juga menyoroti janji pasangan calon nomor urut 2, Hadianto Rasyid, yang berencana mendigitalisasi retribusi sampah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, menurut Hidayat, penerapan digitalisasi tidak akan efektif jika masih ada praktik pungutan yang tidak menggunakan mekanisme resmi.
“Bagaimana mau menerapkan digitalisasi jika sampai saat ini kwitansi yang digunakan masih ala kadarnya? Ini harus dibenahi dulu,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hidayat mengungkapkan keprihatinannya terhadap praktik pungutan sampah yang dilakukan oleh oknum-oknum di lapangan tanpa menyerahkan bukti resmi kepada warga.
Ia meminta agar aparat penegak hukum segera turun tangan untuk menyelidiki masalah ini.
“Saya sudah menerima laporan dari masyarakat bahwa ada oknum yang meminta iuran tanpa kwitansi resmi. Bahkan, ada juga sopir pengangkut sampah yang meminta iuran langsung dari warga. Ini harus ditindak tegas,” ujar Hidayat.
Baca: Warga Watutela Tondo Berharap Pembangunan Pasar Jika Hidayat Terpilih
Komentar