gNews.co.id,- Pemerintah Kecamatan Toili Barat menggelar Rapat Sosialisasi dan Koordinasi Perlindungan Konsumen serta Pengawasan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Banggai terkait distribusi LPG 3 Kg, 5,5 Kg dan 12 Kg, Jumat (8/5/2026).
Kegiatan yang berlangsung di ruang pertemuan Kantor Kecamatan Toili Barat tersebut dihadiri Camat Toili Barat Bambang Isnanto Abdullah, Sekcam, Ketua BPSK Kabupaten Banggai Cian Lin Sangkaeng, S.Sos, Wajidah, H. Helton, para kepala desa, BPD, keterwakilan perempuan, serta tokoh masyarakat setempat.
Dalam sambutannya, Camat Toili Barat Bambang Isnanto Abdullah menegaskan bahwa pemerintah kecamatan bersama tim pengawasan dari Pertamina, BPSK, serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian akan kembali turun langsung melakukan pengawasan distribusi LPG dan bahan bakar minyak (BBM) di wilayah Toili Barat.
Menurut Bambang, kebutuhan BBM bagi masyarakat dan petani di Toili Barat masih menjadi persoalan serius karena lokasi pengambilan yang cukup jauh dan menyulitkan warga.
Masalah ini sudah cukup lama terjadi. Syukur Alhamdulillah sekarang sudah ada tim BPSK untuk pengawasan gas sehingga masyarakat memiliki tempat menyampaikan keluhan,” ujar Bambang.
Lebih lanjut Ia menjelaskan, tingginya antusias masyarakat dalam rapat tersebut menunjukkan bahwa persoalan LPG dan kebutuhan BBM merupakan kebutuhan utama masyarakat, khususnya para petani di wilayah Toili Barat.
Harapan camat Toili Barat Bambang juga inginkan ada niat investor atau pengusaha yang bersedia membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di wilayah Toili Barat agar akses masyarakat terhadap BBM menjadi lebih mudah.
Kita punya lahan sawah ribuan hektare. Kebutuhan bahan bakar petani sangat besar setiap musim kegiatan. Harapan pemerintah kecamatan ada investor yang membuka SPBU supaya kebutuhan masyarakat lebih mudah dijangkau,” katanya.
Camat menambahkan, saat ini masyarakat Toili Barat masih harus mengambil BBM di SPBU Toili Unit 2 maupun SPBU Singkoyo yang jaraknya cukup jauh dari wilayah mereka.
Dalam kesempatan itu, Bambang turut menanggapi isu yang berkembang di masyarakat terkait biaya pengurusan pangkalan LPG yang disebut mencapai Rp30 juta.
Tak hanya itu Ia juga menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan hanya isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Kalau permohonannya lengkap dan sesuai persyaratan, saya tanda tangan. Tapi kalau ada yang meminta uang, itu tidak benar. Jangan sampai isu seperti ini membuat masyarakat salah paham,” tegasnya.
Bambang juga mengungkapkan bahwa jumlah pangkalan LPG di sejumlah desa saat ini masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat.
Dari 18 desa di Kecamatan Toili Barat, sebagian besar masih membutuhkan tambahan pangkalan LPG agar distribusi gas lebih merata sesuai kuota dan jumlah penduduk.
Beberapa desa memang masih kekurangan pangkalan. Harapannya ada penambahan agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi,” tandasnya.(DQ74)
Komentar