Ia menyatakan pentingnya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK sebagai salah satu ukuran pemerintahan yang baik, seraya mengingatkan kinerja Anwar Hafid selama masa kepemimpinannya sebagai bupati di Morowali.
“Sepuluh tahun Pak Anwar memimpin, tetapi hanya dua kali Morowali mendapatkan WTP, selebihnya opini WDP dan bahkan Disclaimer,” ungkap Ahmad Ali.
Pernyataan ini memicu perbincangan hangat di panggung debat, mengingat opini BPK adalah ukuran akuntabilitas yang sangat diinginkan setiap institusi pemerintahan.
Ahmad Ali menegaskan bahwa ia ingin birokrasi di Sulteng ke depannya berorientasi pada pelayanan publik yang baik, bukan sekadar memenuhi narasi kampanye.
Dalam kesempatan ini, Ahmad Ali-Abdul Karim Aljufri menegaskan komitmen mereka untuk membangun birokrasi yang profesional dan transparan, dengan penempatan pejabat berdasarkan kompetensi, bukan kedekatan pribadi.
Pasangan ini bertekad meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik untuk kesejahteraan masyarakat Sulteng.
Debat kali ini memberikan wawasan mendalam tentang visi dan kualitas masing-masing kandidat dalam mengelola pemerintahan yang akuntabel, dengan perhatian penuh dari masyarakat Sulteng yang berharap pada perubahan yang lebih baik di periode mendatang.
Komentar