gNews.co.id- Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan Program Berani Sehat tidak menggunakan anggaran operasional RSUD Undata untuk membayar klaim pelayanan pasien. Pembiayaan klaim peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) tetap menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan.
Kepala Dinas Kesehatan Sulteng, dr. Syahriar, M.Kes., menjelaskan bahwa anggaran APBD dalam Program Berani Sehat digunakan untuk membiayai iuran kepesertaan JKN, khususnya masyarakat segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP).
Sementara itu, pembayaran klaim pelayanan kesehatan kepada rumah sakit tetap dilakukan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan, termasuk berdasarkan tarif Indonesian Case-Based Groups (INA-CBGs).
Syahriar menyebut kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur Sulteng Nomor 13 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah Terintegrasi.
Menurutnya, Program Berani Sehat bertujuan memastikan masyarakat miskin, tidak mampu, dan kelompok rentan tetap memiliki kepesertaan JKN aktif sehingga dapat mengakses layanan kesehatan.
Terkait meningkatnya kunjungan pasien, Dinkes menilai kondisi tersebut perlu diimbangi dengan penguatan manajemen rumah sakit, peningkatan kapasitas layanan, serta optimalisasi sumber daya kesehatan.
Dinkes juga berharap pemberitaan mengenai Program Berani Sehat mengacu pada mekanisme pembiayaan dan regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. (*)










Komentar