Tercatat, angka kemiskinan mencapai 11 persen atau sekitar 310 ribu jiwa dengan 80 ribu rumah tangga miskin.
“Setiap kenaikan inflasi langsung berdampak pada rakyat kecil. Ketika harga naik, yang paling menderita adalah masyarakat miskin. Karena itu, menjaga inflasi adalah tugas utama kita semua, bukan hanya BPS,” tandasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Anwar Hafid memberikan apresiasi terhadap proyek perubahan yang digagas Sekretaris Daerah, Rini Motong, terkait pembentukan regulasi bersama untuk memperkuat distribusi pangan.
Ia menilai gagasan itu lebih efektif ketimbang membentuk perusahaan daerah baru, karena dengan payung hukum yang jelas, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat bergerak serentak menjaga kestabilan harga.
“Ini bukan sekadar diskusi formalitas, tetapi langkah nyata yang harus kita implementasikan bersama. Kalau kita satukan langkah, regulasi, dan gerak bersama, maka lonjakan harga bisa kita kendalikan. Dengan begitu, inflasi bisa ditekan, kemiskinan berkurang, dan masyarakat terlindungi,” jelas Anwar Hafid.
Baca: Gubernur Anwar Hafid Inisiasi Akan Bangun Lapangan Mini Soccer untuk Tingkatkan Kebugaran ASN
Komentar