Perkuat Profesionalisme dan Pengawasan Internal Pemkab Banggai Bekali Auditor dengan Diklat Audit PBJ

gNews.co.id, Palu – Pemerintah Kabupaten Banggai terus memperkuat fungsi pengawasan internal pemerintahan dengan meningkatkan kompetensi auditor dalam mengawal proses pengadaan barang dan jasa.

Dengan upaya tersebut diwujudkan melalui pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2026 di Hotel Best Western Plus Coco Palu, Kota Palu, Sulawesi Tengah, 9–13 November 2026.

Kegiatan yang berlangsung selama lima hari tersebut diikuti 30 peserta, terdiri atas auditor dan Pejabat Pengawas Urusan Pemerintahan Daerah (PPUPD) Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai.

Dengan terselenggaranya pelatihan ini Pemerintah Kabupaten Banggai bekerja sama dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan (Pusdiklatwas) BPKP melalui pola Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sebagai Ketua Panitia Penyelenggara, Sri Minarni, dalam laporannya menjelaskan bahwa kegiatan tersebut berlangsung selama lima hari dengan total 50 jam pelajaran. Materi pelatihan diberikan oleh narasumber dari Pusdiklatwas BPKP dan Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah.

Selanjutnya dalam sambutan Bupati Banggai yang disampaikan pada pembukaan kegiatan, pemerintah daerah menegaskan komitmennya mendukung peningkatan kapasitas dan profesionalisme Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

Penguatan kemampuan auditor dinilai penting karena pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu sektor strategis yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah.

Di sisi lain, sektor tersebut juga memiliki risiko penyimpangan yang membutuhkan pengawasan secara profesional, efektif, dan berintegritas.

Melalui diklat ini, peserta dibekali pemahaman menyeluruh mengenai proses pengadaan barang dan jasa, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan audit. Peserta juga diperkenalkan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui sistem electronic audit (e-audit) sebagai instrumen pendukung pengawasan.

Plt. Kepala Perwakilan BPKP, Abdul Karim, menyampaikan apresiasi kepada Bupati Banggai atas dukungan dan komitmennya dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di lingkungan APIP.

Menurut Abdul Karim, perkembangan regulasi dan kebijakan pengadaan barang dan jasa menuntut auditor untuk terus memperbarui pengetahuan serta memahami ketentuan yang berlaku.

Terlebih, proses transaksi pengadaan pemerintah saat ini semakin banyak memanfaatkan sistem elektronik, seperti e-purchasing dan e-katalog. Kondisi tersebut membutuhkan kemampuan pengawasan yang adaptif dengan dukungan teknologi informasi agar potensi penyimpangan dapat teridentifikasi secara cepat dan akurat.

Ia menjelaskan, penerapan e-audit dapat membantu APIP menelusuri transaksi yang memiliki karakteristik tidak biasa, anomali, maupun tidak wajar. Dengan demikian, pengawasan tidak hanya berorientasi pada pemeriksaan setelah kegiatan selesai, tetapi juga mampu memperkuat upaya deteksi dini.

Abdul Karim turut mengingatkan sejumlah persoalan yang kerap ditemukan dalam audit pengadaan barang dan jasa, di antaranya kemahalan harga, kekurangan volume pekerjaan, hasil pekerjaan atau barang yang tidak dimanfaatkan, serta ketidaksesuaian spesifikasi dengan persyaratan yang telah ditetapkan.

Selain mengidentifikasi temuan, auditor juga diminta memastikan tindak lanjut hasil pemeriksaan berjalan secara optimal, khususnya terhadap temuan yang menimbulkan konsekuensi keuangan.

Ia berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan pelatihan tersebut dengan aktif berdiskusi, bertukar pengalaman, serta mendalami berbagai kasus pengawasan guna mempertajam kemampuan analisis dan meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan tugas.

Pemerintah Kabupaten Banggai berharap peningkatan kompetensi auditor melalui kegiatan ini dapat memperkuat peran Inspektorat Daerah sebagai pengawas internal pemerintah, sekaligus mendorong pengelolaan keuangan dan pengadaan barang dan jasa yang lebih efektif, transparan, serta akuntabel.

Dengan kapasitas pengawasan yang semakin baik, APIP diharapkan mampu menjadi garda terdepan dalam mencegah penyimpangan dan mengawal pelaksanaan pembangunan daerah agar berjalan sesuai ketentuan.(DQ74).

Komentar