Legislator itu juga mendesak adanya transparansi terkait kinerja satgas. Ia menuntut agar pemerintah provinsi membuka data capaian kerja tim tersebut sejak dibentuk.
“Publik berhak tahu apa hasil kerja Satgas. Berapa banyak lokasi PETI yang sudah ditutup? Siapa saja pelaku yang sudah diproses hukum? Bagaimana perkembangan penanganannya? Semua itu harus disampaikan secara terbuka kepada masyarakat,” katanya.
Safri menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah oleh praktik pertambangan ilegal yang merusak lingkungan dan mengancam warisan budaya.
Jika tidak ditangani secara serius, kondisi ini akan memicu krisis kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum dan melindungi sumber daya alam.
Satgas harus membuktikan bahwa keberadaannya adalah instrumen nyata negara dalam menegakkan hukum, melindungi lingkungan, dan menjaga warisan sejarah bangsa.
“Jangan sampai pemerintah terlihat lemah di hadapan para pelaku tambang ilegal, sementara kerusakan terus berlangsung di depan mata,” tandas Safri.
Baca: Tengara PETI Dongi-Dongi akan Merusak Wilayah Konservasi: Potensi Krisis Air dan Bencana Ekologis
Komentar