Menurutnya, DPT tersebut tidak diawali dengan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang kemudian diverifikasi oleh Panitia, BPD bersama Kades incumbent, sebelum ditetapkan sebagai DPT.
Hal itu diduga dilakukan dengan sengaja oleh panitia Pilkades bersama agar bisa memuluskan mobilisasi warga dari desa lain untuk ikut memilih di TPS.
‘Karena buktinya DPT baru di print oleh panitia setelah ada protes dari saksi-saksi dar calon Kades lainnya,” katanya.
Parahnya lagi, sebut Abd Razak, mobilisasi warga dari desa lain itu diduga dilakukan Kades incumbent dan diketahui oleh panitia.
Kapolres Morowali, AKBP Suprianto yang dikonfirmasi perihal laporan M. Rais melalui pesan aplikasi WatsApp pada Ahad (1/10/2023), belum membalas pertanyaan tim media.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada tanggapan dari Kapolres Suprianto ihwal laporan M. Rais di Polres Morowali.
Komentar