gNews.co.id – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengajak Muhammadiyah dan seluruh elemen bangsa untuk memperkuat kolaborasi dalam menjaga persatuan Indonesia di tengah keberagaman.
Menurut Prabowo, keberhasilan sebuah bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan para pemimpinnya untuk bekerja sama dan mengesampingkan kepentingan kelompok demi kepentingan bersama.
“Bangsa yang berhasil adalah bangsa yang unsur pemimpinnya bisa bekerja sama,” tegas Prabowo saat memberikan sambutan dalam pembukaan Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Palu, Sulawesi Tengah (Sulteng), Sabtu (14/11/2026).
Prabowo menilai, sebagai negara majemuk, Indonesia membutuhkan kesadaran kolektif untuk menerima perbedaan latar belakang, suku, pandangan, maupun organisasi.
Perbedaan tersebut tidak semestinya menjadi penghalang untuk membangun kerja sama demi kepentingan bangsa.
Ia mengingatkan bahwa setiap kelompok perlu memiliki kesadaran untuk hidup berdampingan dan berkolaborasi, bukan memaksakan kehendaknya sendiri.
“Pilihan kita adalah apakah ingin memaksakan kehendak kelompok sendiri atau memiliki kesadaran untuk bekerja sama dengan semua kelompok lainnya,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga mengapresiasi kontribusi Muhammadiyah yang selama lebih dari satu abad telah memberikan pengabdian nyata kepada bangsa melalui bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial.
Menurutnya, kebesaran Muhammadiyah tidak hanya terlihat dari usia dan jangkauan organisasinya, tetapi juga dari kesungguhan organisasi tersebut dalam menghadirkan karya nyata yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Kebesaran Muhammadiyah adalah karena Muhammadiyah bekerja sungguh-sungguh dan mengabdi secara nyata kepada bangsa dan rakyat Indonesia,” ungkapnya.
Prabowo turut menyoroti besarnya jaringan amal usaha Muhammadiyah. Saat ini, Muhammadiyah memiliki 165 perguruan tinggi, termasuk 24 fakultas kedokteran, 130 rumah sakit, sekitar 8.000 sekolah dasar dan menengah, serta 20.000 Taman Kanak-Kanak ‘Aisyiyah Bustanul Athfal (TK ABA).
Capaian tersebut mencerminkan tradisi pendidikan, kepemimpinan, dan kemampuan manajemen organisasi yang telah dibangun Muhammadiyah.
Sejalan dengan ajakan Presiden, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dalam sambutannya memaparkan tiga dimensi penting yang harus dijaga untuk memperkuat persatuan bangsa Indonesia, yakni sosial-budaya, ekonomi, dan politik.
Haedar mengingatkan bahwa upaya Indonesia menjaga keutuhan bangsa bukanlah perkara mudah.
Meski persatuan telah menjadi bagian dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan sila ketiga Pancasila, dinamika perpecahan terus menjadi tantangan, sejak masa kolonial melalui politik divide et impera hingga setelah Indonesia merdeka.
Namun, di tengah berbagai tantangan tersebut, Indonesia tetap mampu mempertahankan keutuhannya.
“Ini kekuatan Indonesia,” tegas Haedar.
Menurut Haedar, dimensi pertama yang harus dijaga adalah sosial-budaya. Sebagai bangsa yang majemuk, Indonesia memiliki keragaman suku, ras, golongan, agama, hingga orientasi politik.
Keragaman tersebut harus dikelola dalam semangat toleransi, kebersamaan, dan kesediaan untuk hidup berdampingan.
Persatuan sosial-budaya merupakan modal sosial penting bagi keberlangsungan bangsa. Tanpa kebersamaan di tengah perbedaan, Indonesia akan sulit menghadapi berbagai tantangan.
“Tanpa kebersamaan secara sosial budaya, kita tidak mungkin kuat. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh,” katanya.
Dimensi kedua adalah ekonomi. Haedar menilai persatuan bangsa tidak akan kokoh apabila kesenjangan ekonomi masih lebar dan penguasaan kekayaan nasional hanya terkonsentrasi pada segelintir kelompok.
Kondisi tersebut berpotensi melahirkan oligarki ekonomi yang menjauhkan masyarakat dari cita-cita kesejahteraan bersama.
Ia mengingatkan pesan Alquran agar kekayaan tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya. Prinsip tersebut sejalan dengan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.
Mengutip pemikiran Bung Hatta, Haedar menegaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 mengandung semangat politik kemakmuran bersama yang menolak individualisme, liberalisme, dan kapitalisme yang rakus.
Haedar juga mengaitkan hal tersebut dengan pandangan Presiden Prabowo mengenai pentingnya menjaga kekuatan ekonomi nasional agar Indonesia tidak terus-menerus bergantung pada pihak asing.
Karena itu, ia mendorong reformasi kebijakan pengelolaan sumber daya alam agar kekayaan strategis nasional benar-benar dikelola untuk kepentingan rakyat.
Negara harus hadir dalam penguasaan sumber daya dan kegiatan ekonomi strategis sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih merata.
Apabila pengelolaan tersebut didistribusikan kepada pengusaha nasional yang sejalan dengan cita-cita kebangsaan, Haedar menyatakan Muhammadiyah akan memberikan apresiasi dan membersamai langkah tersebut.
Baca: Bukan Jumat, Ini Jadwal Presiden Prabowo Hadiri Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu
Komentar