Proyek ini didanai melalui pinjaman luar negeri dari Japan International Cooperation Agency (JICA), yang berada di bawah pengawasan Satker PJSA BWSS II, PPK Sungai dan Pantai 1.
Abdul Salam menekankan pentingnya menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran, mengingat keterlibatan dana asing yang berpotensi mencoreng reputasi Indonesia di mata internasional.
Selain itu, KRAK mendesak adanya audit independen oleh pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan pemerintah atau kontraktor.
“Kita butuh audit dari pihak ketiga yang benar-benar independen untuk memastikan tidak ada kepentingan yang bermain di balik masalah ini,” tegas Abdul Salam.
Proyek revitalisasi yang dimulai sejak Mei 2023 ini dijadwalkan selesai pada Oktober 2024, namun dengan progres yang baru mencapai 45,04 persen, penyelesaian tepat waktu semakin diragukan.
Jika dibiarkan, keterlambatan ini tidak hanya membebani keuangan negara, tetapi juga menunda manfaat yang seharusnya dirasakan oleh masyarakat Palu, terutama dalam upaya mitigasi bencana.
KRAK meminta pemerintah, BPKP, dan lembaga terkait segera bertindak untuk memastikan proyek ini kembali berjalan sesuai rencana, sebelum kerugian lebih besar menimpa.
Komentar