Salah satu tender yang dimenangkan perusahaan luar ungkap Habib Sadig, yakni rehabilitasi jaringan irigasi D.I Sinorang Ombolu di Kabupaten Banggai, Sulteng.
Di mana proyek tersebut dengan pagu anggaran senilai Rp16 miliar dimenangkan oleh PT DAS Konstruksi Nusantara asal Kota Makassar Sulawesi Selatan.
Menurut Habib Sadig, kalau ingin memperjuangkan aspirasi rakyat Sulteng, khusus para kontraktor lokal, harus betul-betul dikawal sampai pada proses lelang tender di BP2JK Sulteng.
Karena, dugaan praktik-praktik culas di intansi vertikal itu sudah lama berlangsung dengan berbagai modus.
“Alasan mereka macam-macam. Dokumen kontraktor lokal tidak lengkaplah, tidak sesuai mekanisme tenderlah. Ini kan modus klasik. Kapan pengusaha daerah bisa berkembang kalau lebih prioritas pengusaha dari luar Sulteng,” tandas Habib Sadig.
Ia mendorong Anwar Hafid sebagai Anggota DPR RI Dapil Sulteng untuk tegas mengkritisi Kementrian PUPR, tetapi harus ditindaklanjuti sistem pengawasannya.
Apalah proses lelang di BP2JK Sulteng benar-benar bersaing secara sehat, transparan, dan jujur atau ada praktik-praktik kotor di dalamnya.
“Perlu pengawasan yang lebih detail oleh DPR, karena tidak menutup kemungkinan, kontraktoe lokal yang punya kans menang lelang, tapi dicari-cari kesalahan perusahaannya dengan berbagai alasan regulasi,” katanya.
Tidak hanya BP2JK, Anwar Hafid juga diminta agar memberikan perhatian terhadap dugaan praktik-praktik culas pengerjaan proyek di Balai Wilayah Sungai Sulawesi (BWSS) III, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulteng, Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BP2W) Sulteng, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahaan (BP2P) Sulteng, dan balai lainnya yang ada di Sulteng.
Sekali lagi, tambah Habib Sadig, apa yang dilakukan oleh Anwar Hafid di Komisi V DPR RI sudah tepat, hanya saja butuh tindakan yang benar-benar serius dari semua pihak, sehingga triliunan proyek nasional untuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sulteng dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat di daerah ini.
Komentar