gNews.co.id – Mantan Gubernur Sulteng yang kini menjabat Anggota Komisi II DPR RI, Longki Djanggola kritik kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD di Sulawesi Tengah yang dinilai belum optimal.
Kritik tersebut disampaikannya dalam kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (7/5/2025).
Pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda tersebut dihadiri Gubernur dan Wagub Sulteng Anwar Hafid – Reny A. Lamajido, para kepala daerah se-Sulteng, serta Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni.
BUMD Dinilai Stagnan
Longki mengungkapkan, persoalan BUMD yang lamban dalam berkontribusi bagi daerah bukanlah hal baru.
Ia menyampaikan, sejak masa kepemimpinannya sebagai Gubernur Sulteng 10 tahun, yakni periode 2011-2021, banyak program BUMD yang gagal terealisasi.
“Dulu saat saya masih menjabat, banyak program BUMD hanya berhenti di wacana. Ini harus jadi perhatian serius. BUMD harus dikelola oleh tenaga profesional agar memberikan dampak nyata,” tegas Longki.
Tak hanya BUMD, politisi Gerindra itu juga menyoroti manajemen Bank Sulteng yang menurutnya membutuhkan sumber daya manusia (SDM) kompeten di bidang perbankan.
“Bank daerah harus diisi orang-orang yang benar-benar memahami dunia keuangan,” tandasnya.
Respon Gubernur Anwar Hafid
Gubernur Anwar Hafid mengakui tantangan yang dihadapi BUMD Sulteng dan menyatakan bahwa pemerintah daerah telah melakukan evaluasi menyeluruh.
“Kami sedang memperbaiki tata kelola BUMD agar benar-benar memberikan nilai tambah bagi daerah,” ujar Anwar.
Baca: Komisi II DPR RI Kunjungan Kerja Spesifik di Sulteng: Awasi Tata Kelola BUMD dan BLUD
Komentar