gNews.co.id – Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PB MI) resmi membekukan Pengurus Provinsi (Pengprov) Muaythai Indonesia Sulawesi Tengah (MI Sulteng), bersama dengan 25 Pengprov MI lainnya di seluruh Indonesia.
Keputusan kontroversial ini langsung menuai reaksi keras dari jajaran Pengprov MI Sulteng yang menilai pembekuan tersebut cacat prosedur dan tidak berdasar pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
Ketua Pengprov MI Sulteng, Suandi, bersama jajarannya secara tegas menolak surat pembekuan yang dikeluarkan PB MI. Penolakan ini didasari oleh tidak terpenuhinya mekanisme organisasi yang berlaku.
Sekretaris Umum Muaythai Sulawesi Tengah, Kusno Bunga, dengan tegas menyatakan bahwa pembekuan tersebut tidak memiliki landasan hukum organisasi yang jelas.
“Pembekuan ini tidak memiliki dasar yang jelas dan bertentangan dengan mekanisme organisasi. Mengingat kepengurusan MI Sulteng adalah hasil Musyawarah Provinsi (Musprov) yang sah dan masih berlaku hingga tahun 2029,” ujar Kusno melalui keterangan tertulis, Rabu (8/4/2026).
Menurut Kusno, surat pembekuan yang diterbitkan PB MI bahkan tidak mencantumkan pasal yang dilanggar dalam AD/ART. Hal ini, lanjutnya, bertentangan dengan ketentuan baku yang mengatur tata cara pembekuan kepengurusan di tingkat provinsi.
“Tidak ada satu pasal pun yang dilanggar oleh kami. Kami aktif mengikuti seluruh agenda PB MI dan program-program KONI Sulteng. Jadi, pembekuan ini sama sekali tidak beralasan,” tandasnya.
Bahkan, setelah surat pembekuan diterbitkan, Kusno mengaku menerima pernyataan langsung dari Ketua Umum PB MI yang melarang pihaknya untuk membawa-bawa nama muaythai.
“Ini semakin memperkuat penilaian bahwa keputusan yang diambil oleh (Ketua Umum PB MI) Lanyala tidak mencerminkan semangat pembinaan olahraga. Keputusan ini justru berpotensi menghambat perkembangan cabang olahraga muaythai, khususnya di Sulawesi Tengah,” tegas Kusno.
Baca: PB Muaythai Indonesia Tunjuk ART Sebagai Plt Ketua MI Sulteng: Berikut Susunan Pengurus
Komentar