gNews.co.id,- Ketepatan dan akurasi data menjadi salah satu kunci agar program perlindungan sosial pemerintah benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Untuk memastikan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai melalui Dinas Sosial (Dinsos) menggelar sosialisasi optimalisasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) dan aplikasi SIKS-NG bagi pemerintah desa serta operator desa di Kecamatan Lamala dan Kecamatan Mantoh.
Kegiatan tersebut diarahkan untuk memperkuat kualitas, akurasi, serta pemutakhiran data sosial ekonomi masyarakat berdasarkan kondisi faktual di lapangan.
Di Kecamatan Lamala, kegiatan diawali dengan sambutan Camat Lamala, Muhamad Saleh Padekes, S.Sos. Ia menekankan pentingnya keterlibatan pemerintah desa dan operator desa sebagai ujung tombak dalam pengelolaan serta pemutakhiran data masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Haryadi Bola, SH, kemudian membuka kegiatan secara resmi.
Dalam arahannya, Haryadi menegaskan bahwa pengelolaan data sosial tidak dapat dilakukan secara parsial. Dibutuhkan sinergi antara Dinas Sosial, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan operator desa agar setiap perubahan kondisi masyarakat dapat tercermin dalam data.
Data yang akurat merupakan salah satu dasar penting dalam pelaksanaan program perlindungan dan pemberdayaan sosial.
Karena itu, pemerintah desa memiliki peran strategis dalam memastikan data masyarakat yang disampaikan benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan,” ujar Haryadi Bola.
Menurutnya, pemutakhiran data bukan sekadar memenuhi kebutuhan administrasi, tetapi menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan dan program pemerintah tepat sasaran.
Dalam sosialisasi tersebut, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Banggai, Ronal Putje, S.IP., MM, menyampaikan materi terkait optimalisasi aplikasi SIKS-NG.
Aplikasi tersebut menjadi salah satu instrumen dalam mendukung pengelolaan dan pemutakhiran data kesejahteraan sosial masyarakat.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Banggai, Moh. Rivani, S.IP., MM, memberikan pemaparan mengenai DTSEN. Para pemerintah desa dan operator diberikan pemahaman mengenai pentingnya data sosial ekonomi yang terintegrasi dalam mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah.
Materi lainnya disampaikan Kepala Bagian Kepesertaan BPJS, Sofly O. Kotambuna, yang membahas kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK).
Pembahasan tersebut memberikan pemahaman kepada peserta mengenai kepesertaan masyarakat dalam program jaminan kesehatan, khususnya bagi masyarakat yang menerima bantuan iuran.
Dinsos Kabupaten Banggai berharap sosialisasi tersebut tidak berhenti pada pemahaman administratif. Pemerintah desa dan operator diharapkan aktif melakukan pemutakhiran data secara berkala dengan mengacu pada kondisi faktual masyarakat.
Dengan data yang terus diperbarui dan semakin akurat, koordinasi antara pemerintah daerah, kecamatan, desa, BPS, dan BPJS diharapkan semakin kuat dalam mendukung pelaksanaan program perlindungan sosial serta pelayanan dasar bagi masyarakat Kabupaten Banggai.(DQ74).
Komentar