gNews.co.id – Advokat Rakyat, Agussalim melontarkan kritik tajam terhadap arah perjuangan gerakan demokrasi di Indonesia.
Agussalim yang juga Koordinator Nasional Serikat Pekerja Hukum Progresif menyoroti fenomena perjuangan yang menurutnya “tanpa tujuan” dan tidak sepenuhnya mewakili agenda rakyat, terutama dalam konteks konflik agraria dan sumber daya alam.
Agussalim menjelaskan bahwa dalam empat tahun terakhir, khususnya dua tahun tujuh bulan terakhir, kasus-kasus konflik agraria dan sumber daya alam semakin marak akibat kehadiran investasi.
Ia menggarisbawahi bahwa rezim perizinan yang ada saat ini telah menciptakan jebakan bagi kelompok oligarki dan elit partai yang berkuasa, di mana sistem tidak pernah berubah meskipun rezim silih berganti.
“Kritik saya kepada perjuangan-perjuangan demokrasi sejatinya, suara rakyat, ini lebih banyak mengarah kepada presus atau kritik kepada rezim yang sebenarnya bukan agenda rakyat,” ujar Agussalim, Senin (15/6/2026).
Ia menambahkan bahwa banyak kritik yang dilayangkan lebih fokus pada kasus-kasus korupsi rezim berkuasa, namun seringkali melupakan agenda fundamental rakyat.
Menurut Agussalim, selama dua puluh empat tahun terakhir, rasa keadilan terhadap sumber daya alam dan penghidupan agraria belum terbebaskan.
Ia secara spesifik menyoroti kondisi di Sulteng, di mana kehadiran pertambangan dan perkebunan sawit justru menyebabkan krisis demokrasi dan hak asasi manusia.
“Kehadiran pertambangan perkebunan sawit, itu justru berada pada krisis demokrasi hak asasi yang saya bersama, Serikat Pekerja Hukum Progresif, saya selaku koordinator nasional, Advokat Rakyat Agus Salim, ini tidak pernah disuarakan secara utuh oleh perjuang-perjuang demokrasi,” tandasnya.
Komentar