gNews.co.id – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bappeda menggelar kegiatan fasilitasi dan sinkronisasi perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banggai tahun 2025. Acara ini berlangsung di Ruang VIP Nagana Lantai 2 Kantor Bappeda Provinsi Sulteng, Kamis (26/06/2025), dan dibuka langsung oleh Kepala Bappeda Sulteng, Dr. Ir. Christina Sandra Tobondo, M.T.
Turut hadir sejumlah pejabat dari Kabupaten Banggai, antara lain Plt. Asisten II Mujiono Lasitata.SH.M.H Plt Inspektur Insfektorat Saprulah Mambuhu, Kadis Pendapatan Irfan Poma, Kepala BPKAD Drs Damri Dajanun.M.Si, Kabag Hukum Zainudin Saluki.SH.M.H, serta Kabid-Kabid Bappeda Banggai dan jajaran staf teknis.
Dalam sambutannya, Dr. Christina menekankan pentingnya penyelarasan indikator dan misi daerah dengan visi “BERANI” (Bersih, Efektif, Responsif, Amanah, Nyata, dan Inklusif) yang diusung oleh Gubernur Sulteng. Ia juga mengingatkan agar kabupaten memperhatikan kerangka kerja dan landasan dokumen seperti RPJMD serta hasil PSU Pilkada untuk tahun perencanaan pertama, yakni 2025.
“Kabupaten/Kota harus mampu menerjemahkan misi provinsi ke dalam program prioritas daerah, termasuk mendukung target 13 program tuntas di seluruh wilayah,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Banggai yang juga Pj. Sekda, Ir. Moh. Ramli Tongko, melaporkan bahwa proses perubahan RKPD 2025 menyesuaikan dengan RPJMD lama (2021–2026), namun tetap mengacu pada arahan RPJPN dan RPJPD baru. Ia menegaskan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Banggai telah menyiapkan 9 program unggulan dengan semangat “GERBANG” (Gerakan Pembangunan Banggai) sebagai arah pembangunan lima tahun ke depan.
“Program GERBANG TIMUR SULAWESI ini diterjemahkan ke dalam prioritas pembangunan seperti pendidikan gratis tanpa pungutan, layanan kesehatan berbasis KTP, gerakan pekarangan produktif, hingga perluasan desa mandiri dan akses internet,” ungkap Ramli.
Ia juga menyinggung evaluasi makro ekonomi Kabupaten Banggai, termasuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,0% serta pengurangan tingkat kemiskinan menjadi 6,0% pada tahun 2025. Meski tantangan inflasi masih tinggi, upaya intervensi seperti pasar murah telah mulai dijalankan.
Terkait keuangan daerah, APBD 2025 Kabupaten Banggai dirancang sebesar Rp3,07 triliun dengan pendapatan yang bersumber dari transfer pusat, silpa tahun sebelumnya, serta dana bagi hasil dari Pemprov Sulteng. Ramli juga menjelaskan bahwa pemangkasan anggaran sebesar Rp25 miliar dilakukan untuk menyesuaikan kebijakan efisiensi belanja sesuai Inpres dan Edaran Mendagri terbaru.
“Sinkronisasi ini menjadi momentum penting dalam memastikan pembangunan kabupaten tetap sejalan dengan arah provinsi dan nasional,” tegas Ramli menutup paparannya.
Komentar