Dia berpendapat, menghentikan program secara keseluruhan bukanlah solusi yang nyata dan tepat. Pemerintah harus segera membentuk Satgas Pengentasan Kemiskinan sebagai wadah.
“Untuk menyelaraskan seluruh program pemerintah provinsi dengan arahan dan instruksi Presiden terkait upaya pengurangan serta penghapusan kemiskinan ekstrem,” tegas Saharudin dalam pernyataannya, Selasa (28/4/2026) malam.
Ia juga menekankan perlunya pengarahan sasaran penerima manfaat yang lebih ketat.
Saharudin menyatakan, program BERANI Cerdas maupun BERANI Sehat harus diprioritaskan secara eksklusif bagi kelompok rakyat miskin ekstrem yang masuk dalam kategori desil 1 hingga 3 berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Nasional (DTKSN).
“Kelompok ini adalah masyarakat yang tergolong tidak mampu dan belum terjangkau sepenuhnya oleh program bantuan dari pemerintah pusat, seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) maupun Jaminan Kesehatan Nasional (JKN),” pungkasnya.
Dengan pembentukan Satgas Pengentasan Kemiskinan, Saharudin berharap tidak ada lagi tumpang tindih kebijakan, serta efektivitas program benar-benar dirasakan oleh warga yang paling membutuhkan di Sulteng.
Baca: Mengapa Wajib BERANI Cerdas? Praktisi Sebut Amanat Konstitusi, Solusi bagi Warga Miskin
Komentar