gNews.co.id – Gubernur Sulteng, Anwar Hafid, bersama Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), menyatakan komitmen kuat untuk mempercepat pembangunan sumber daya manusia (SDM) dan penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah.
Hal ini disampaikan dalam kegiatan kolaborasi program prioritas Presiden yang digelar di Gedung Pogombo, Palu, pada Senin (20/4/2026).
Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulteng, Reny Lamadjido; Ketua TP PKK Sulteng, Sry Nirwanti Bahasoan; Bupati Sigi, Mohamad Rizal Intjenae; serta para siswa dan guru dari Sekolah Rakyat.
Pembangunan Berbasis Data Menjadi Fondasi Utama
Dalam sambutannya, Gubernur Anwar Hafid menegaskan pentingnya pembangunan berbasis data sebagai fondasi utama kebijakan daerah.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah saat ini menjadikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai satu-satunya rujukan dalam perencanaan program.
“Tidak ada gunanya kita membuat perencanaan tanpa data yang akurat. Karena itu, kami menjadikan data sebagai dasar utama dalam setiap kebijakan pembangunan di Sulawesi Tengah,” ujar Gubernur Anwar Hafid.
Ia menjelaskan, data tersebut tetap diprioritaskan dalam alokasi anggaran, meskipun di tengah kebijakan efisiensi.
Gubernur Anwar Hafid mengungkapkan bahwa angka kemiskinan di Sulteng masih relatif tinggi, yakni sekitar 10 persen dari total 3,7 juta penduduk.
Selain itu, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), terdapat sekitar 80 ribu rumah yang masih tergolong tidak layak huni.
Intervensi Konkret di Sektor Pendidikan dan Perumahan
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah provinsi terus mendorong intervensi yang lebih konkret, khususnya di sektor perumahan dan pendidikan.
Gubernur Anwar Hafid memaparkan bahwa pemerintah daerah telah menggratiskan biaya pendidikan untuk tingkat SMA, SMK, dan SLB, serta menambahkan bantuan operasional daerah guna menghilangkan beban pungutan di sekolah.
Selain itu, melalui program beasiswa daerah, puluhan ribu mahasiswa Sulawesi Tengah kini mendapatkan pembiayaan kuliah, termasuk mahasiswa kedokteran yang memperoleh dukungan hingga puluhan juta rupiah setiap tahunnya.
Sekolah Rakyat: Simbol Masa Depan Menuju Indonesia Emas 2045
Gubernur Anwar Hafid menyampaikan optimismenya terhadap program Sekolah Rakyat yang menjadi bagian dari strategi nasional pengentasan kemiskinan. Ia bahkan menyediakan lahan di pusat kota untuk pembangunan sekolah tersebut.
“Sekolah Rakyat adalah masa depan Sulawesi Tengah. Dari sinilah kita menyiapkan generasi yang akan membawa daerah ini menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Gubernur Anwar Hafid.
Ia meyakini bahwa investasi di sektor pendidikan, khususnya bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, merupakan kunci utama dalam memutus rantai kemiskinan.
Mensos: Tidak Ada Titipan, Program Harus Tepat Sasaran
Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan bahwa pelaksanaan program Sekolah Rakyat harus dilakukan secara transparan dan tepat sasaran.
Ia mengingatkan agar tidak ada praktik titipan dalam proses penerimaan siswa, karena program ini ditujukan khusus bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.
“Sekolah Rakyat bukan hanya mendidik anak, tetapi juga memberdayakan keluarganya, sehingga ketika anak lulus, orang tuanya juga sudah mandiri,” jelasnya.
Mensos menjelaskan bahwa program ini dirancang sebagai pendekatan terpadu. Orang tua siswa akan didorong untuk lebih mandiri melalui berbagai intervensi sosial dan ekonomi.
Sebagian besar lulusan Sekolah Rakyat memiliki keinginan kuat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, sementara lainnya memilih menjadi tenaga kerja terampil.
Pemerintah telah menyiapkan skema pendampingan, baik akses ke perguruan tinggi maupun pelatihan kerja terintegrasi dengan industri.
“Ini adalah bagian dari strategi besar pemerintah untuk memutus kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan,” ujar Mensos.
Komentar