Hal ini penting, karena di Sulteng adalah daerah potensi tambang biji nikel maupun emas.
“Daerah dan negara dirugikan dengan aktifitas ilegal ini. Harus ada kesadaran bersama untuk memerangi praktik-praktik mengkangkangi hukum oleh oknum oknum tertentu,” katanya.
HPN, sebut Fahmi, memberikan dukungan terhadap penegak hukum untuk tidak ragu-ragu menindak para penambang ilegal.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta TNI–Polri untuk menindak ekspor dan pertambangan ilegal.
Sebab, kata dia, ekspor ilegal mengganggu proses hilirisasi, bahkan berdampak pula pada kurangnya penerimaan negara.
“Kalau yang namanya ekspor ilegal masih berjalan, yang namanya tambang ilegal masih berjalan. Tugas TNI–Polri adalah menjaga agar namanya industrialisasi dan ilirisasi,”tegas Jokowi.
Harapannya, indusrialisasi dan hirilisasi berjalan dengan baik di lapangan, tidak terjadi gangguan-gangguan akibat pertambangan ilegal.
Komentar