gNews.co.id – Di tengah banjir informasi yang kerap tidak akurat dan dipengaruhi kepentingan tertentu, Jaringan Media Siber Indonesia atau JMSI meluncurkan Media and Peace Forum sebagai wadah untuk mendorong pemberitaan yang berimbang dan mendukung perdamaian global.
Peluncuran ini digelar di Hall Dewan Pers, Jakarta, dan dihadiri oleh sejumlah tokoh media, diplomat, serta akademisi.
Ketua Umum JMSI, Teguh Santosa, menekankan pentingnya peran media dalam membentuk persepsi publik, terutama di era post-truth, di mana kebenaran sering dikalahkan oleh keyakinan subjektif.
“Di era disrupsi dan post-truth ini, kebenaran mengikuti keyakinan. Media dan platform digital kerap menjadi alat untuk memperkuat prasangka, bukan menguji fakta,” katanya.
Forum ini diharapkan dapat menjadi clearing house yang mengkritisi pemberitaan konflik baik politik, sosial, maupun lingkungan serta mempromosikan dialog damai di tingkat nasional dan internasional.
Korea Utara: Korban Disinformasi dan Prasangka
Salah satu topik utama diskusi adalah kesalahpahaman global terhadap Korea Utara (DPRK), yang sering digambarkan secara negatif oleh media Barat.
Teguh Santosa, yang telah belasan kali mengunjungi Korea Utara sejak 2003, menyoroti betapa informasi yang terdistorsi memperparah stereotip terhadap negara tersebut.
“Banyak hoaks tentang Korea Utara yang dipercaya begitu saja. Padahal, realitas di lapangan sering berbeda dengan narasi media mainstream,” jelas Teguh, yang juga menulis disertasi tentang dinamika konflik di Semenanjung Korea.
M. Alvin Dwiana Qobulsyah, Produser SEA Today, mengakui bahwa pemberitaan tentang Korea Utara di Indonesia masih sangat bergantung pada sumber-sumber Barat yang bias.
“Ketiadaan jurnalis Indonesia di Korea Utara membuat masyarakat kesulitan mendapatkan perspektif yang netral. Kita harus lebih kritis dalam menyaring informasi,” ujar Alvin.
Juche dan Pembangunan Berkelanjutan di Korea Utara
Teuku Rezasyah, Direktur Grup Studi Juche Indonesia (GSJI), memaparkan bahwa Korea Utara menerapkan ideologi Juche (kemandirian) dalam pembangunan nasionalnya.
“DPRK sering disalahpahami sebagai negara tertutup, padahal mereka punya kebijakan pembangunan yang berorientasi pada rakyat dan lingkungan,” jelas Rezasyah, yang baru-baru ini mengunjungi Korea Utara.
Komentar