gNews.co.id – Wakil Bupati Banggai, Drs. H. Furqanuddin, MM, mewakili Bupati Banggai Ir. H. Amirudin, MM, menghadiri Rapat Koordinasi Program Hilirisasi Komoditas Perkebunan Prioritas yang digelar Kementerian Pertanian (Kementan), Senin (22/9/2025), di Auditorium Gedung F, Kantor Pusat Kementan, Ragunan, Jakarta Selatan.
Dalam kesempatan itu, Furqanuddin didampingi Kepala Dinas TPHP Banggai, Subhan Lanusi, bersama sejumlah kepala bidang.
Kehadiran mereka menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Banggai dalam mendukung program strategis nasional yang tertuang dalam Asta Cita Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, khususnya di bidang pertanian.
Rapat tersebut turut dihadiri Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, serta para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia.
Pada pertemuan itu, pemerintah pusat mengumumkan pengalokasian Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp9,95 triliun yang akan digelontorkan secara bertahap mulai 2025 hingga 2027.
Dana tersebut difokuskan untuk mendukung hilirisasi berbagai komoditas perkebunan, seperti tebu, kelapa, kakao, mete, kopi, dan lada/pala.
Untuk tahap awal, anggaran Rp10 triliun sudah cair. Ini menjadi titik awal percepatan hilirisasi sektor perkebunan di Indonesia,” ujar Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Rincian anggaran tersebut yaitu Rp2,64 triliun pada 2025, Rp5,83 triliun pada 2026, dan Rp1,58 triliun pada 2027.
Pemerintah menargetkan program ini mampu menghasilkan nilai ekonomi hingga Rp138,49 triliun serta membuka lapangan kerja baru secara masif.
Sebagai contoh, hilirisasi tebu di lahan 200 ribu hektare diperkirakan dapat menyerap sekitar 700 ribu tenaga kerja.
Sementara itu, komoditas kelapa seluas 221.890 hektare diproyeksikan menyerap 250 ribu tenaga kerja, dan kakao 248.500 hektare bisa menyerap lebih dari 122 ribu tenaga kerja.
Kehadiran Wakil Bupati Banggai dalam forum nasional ini menunjukkan komitmen penuh pemerintah daerah dalam menyukseskan program hilirisasi perkebunan.
Langkah tersebut sejalan dengan upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung visi Indonesia Emas 2045.
Komentar