Alasannya karena anggarannya dipecah-pecah. Sengaja dibuat parsial-parsial.
Menurut Taslim, anggaran proyek dipecah-pecah itu merupakan hal teknis. Ada pertimbangannya.
Salah satunya supaya mempercepat proses pelaksanaan pekerjaan di lapangan, bukan untuk akal-akalan.
“Yang kami baca di media karena dipecah-pecah item pengadaannya. Itu kan hal teknis. Tapi justru dicurigai,” jelas Taslim.
Ia menjelaskan, daerah hanya mengusul ke pusat terkait pengadaan kapal bantuan nelayan 2023.
Kemudian pusat menyetujui karena menganggap sesuai dengan program pusat. Jadi, ini program pusat yang turun ke daerah sesuai usulan.
Untuk itu, Taslim meminta Kejari Morowali bisa profesional. Bagaimana menangani secepat mungkin agar terang benderang duduk masalahnya.
“Dimana sih korupsinya dan berapa nilai korupsinya sebenarnya? Karena sampai hari ini, dari anggaran hingga item kegiatannya tidak ada kurang satu pun,” katanya.
Yang juga sedikit aneh, pihak diperiksa secara intens oleh Kejari adalah para penerima. Nelayan dari pulau yang jauh di seberang.
“Kasihan mereka harus bolak balik ke kantor Kejari. Tanya kiri kanan. Padahal para nelayan yang dipanggil-panggil itu serba keterbatasan kehidupannya,” tegas Taslim.
Komentar