gNews.co.id – KRAK Sulteng menyindir pemangku kepentingan termasuk anggota DPR RI soal anggaran penanganan jalan Kebun Kopi.
Bahkan KRAK meminta agar anggaran penangan ruas jalan Kebun Kopi untuk dihentikan sementara. Sebab, penanganan jalan kebun kopi tidak pernah tuntas.
Hal itu disampaikan Koordinator LSM Koalisi Rakyat Anti Korupsi (KRAK) Sulawesi Tengah (Sulteng), Harsono Bareki kepada Tim Media, Kamis (8/8/2024).
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) itu turut menyoroti keberadaan jalan kebun kopi di Sulteng yang seakan tidak pernah selesai dikerjakan.
LSM KRAK mengkritik penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terus-menerus dialokasikan untuk penanganan jalan nasional tersebut.
Harsono Bareki menyatakan, proyek jalan kebun kopi sangat wajar jika mendapat stigma ‘proyek abadi’ dari masyarakat.
Sebab proyek ini seolah menjadi mata pencarian tetap bagi oknum dan kelompok-kelompok tertentu.
“Kami minta agar suplai anggaran dan pekerjaan jalan kebun kopi dihentikan dulu sementara. Setiap tahun negara membiayai jalan itu. Dari tahun 90-an hingga sekarang, penanganannya terus dilakukan. Longsor dan longsor lagi,” tegas Harsono.
Dia mengatakan, anggaran untuk jalur Kebun Kopi selalu disiapkan setiap tahun. Harsono mengibaratkan proyek ini seperti cerita telenovela yang memiliki banyak episode.
Bahkan, KRAK pernah melaporkan dugaan ketidakbecusan pekerjaan jalan kebun kopi ke aparat penegak hukum (APH). Laporan itu hampir dua tahun lalu, namun belum ada tindaklanjut.
“Selain ke APH, laporan juga kami sampaikan ke Inspektorat Kementerian PUPR di Jakarta,” katanya.
Baca: Proyek ‘Abadi’ Kebun Kopi Mengapa tak Kunjung Selesai, Adakah Pihak Dapat Komisi?
Komentar