Sebelumnya, pemberitaan pada 2024 menyebut perhitungan sementara sekitar Rp79 miliar dari satu komponen.
Perbedaan angka tersebut justru menunjukkan, menurut Pemohon, pentingnya pemeriksaan yang transparan dan menyeluruh.
“Bukan hanya berapa nilai kerugiannya, tetapi juga bagaimana kerugian terjadi, siapa yang menikmati manfaat, bagaimana aset BUMN dimanfaatkan, dan apakah terdapat perbuatan melawan hukum,” tegas Pemohon.
Legalitas Penerbitan Izin Harus Dibuka Terang
Kuasa hukum Pemohon menilai aspek penerbitan INLOK tidak boleh dipandang sebagai persoalan administratif semata.
Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, maka harus ditelusuri apakah pelanggaran tersebut berada dalam ranah administrasi atau memiliki konsekuensi hukum lainnya.
Pemohon menyebut penyidikan harus menjawab empat pertanyaan kunci: siapa yang menerbitkan, apa dasar kewenangannya, apakah prosedurnya sesuai hukum, dan siapa yang memperoleh manfaat dari penerbitan tersebut.
Kuasa Hukum: Jangan Sampai Perkara Berhenti di Tengah Jalan
Muh. Rizal R. Dekol bersama Allan Billy Graham menegaskan permohonan praperadilan tidak dimaksudkan untuk memvonis pihak tertentu, melainkan meminta proses hukum berjalan secara objektif dan seluruh pihak yang relevan diperiksa berdasarkan bukti.
“Kami tidak meminta siapa pun langsung dinyatakan bersalah. Kami meminta proses hukum dijalankan secara utuh,” tegas Muh. Rizal.
Komentar