Polemik Bandara IMIP Morowali Tuai Kritik Sekjen Laskar Merah Putih: Negara Telah Kecolongan? Usut Siapa di Balik Ini

gNews.co.id – Tokoh masyarakat Sulawesi Tengah (Sulteng), Abdul Rachman Thaha (ART) melontarkan kritik keras dan mendesak adanya investigasi menyeluruh terkait keberadaan bandara khusus milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali.

Sorotan ini muncul menyusul temuan dari Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) yang mengindikasikan adanya dugaan kurangnya pengawasan dan otoritas negara di kawasan perusahaan pengolahan nikel tersebut.

Menurut Abdul Rachman Thaha, keberadaan bandara khusus yang telah beroperasi selama beberapa tahun ini harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Pria yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Laskar Merah Putih (LMP) ini menegaskan bahwa temuan ini tidak boleh hanya berhenti pada sekadar isu atau laporan.

Ia menekankan pentingnya kehadiran negara dalam menanggapi masalah ini secara serius.

“Negara sudah hadir. Harus diusut masalah ini, apalagi keberadaan bandara khusus tersebut sudah beberapa tahun,” tegas Abdul Rachman melalui keterangan resminya pada Rabu pagi (26/11/2025).

Mantan Anggota DPD RI Dapil Sulteng itu menduga bahwa negara telah dibiarkan “kecolongan” demi kepentingan pihak tertentu, sebuah kondisi yang menurutnya telah merugikan negara secara keseluruhan, termasuk daerah Sulteng, khususnya Kabupaten Morowali.

Oleh karena itu, ia mendukung penuh langkah negara untuk melakukan penertiban, namun ia menekankan bahwa penertiban saja tidak cukup.

ART mendesak agar pemerintah tidak hanya fokus pada penertiban, tetapi juga melakukan investigasi mendalam terhadap latar belakang dan alasan di balik pemberian fasilitas yang begitu spesial kepada pihak swasta di Morowali.

Ia menuntut agar temuan keberadaan bandara ini dibuka seterang-terangnya, termasuk mengungkap siapa saja yang terlibat dalam proses pembangunan dan pemberian izinnya.

Pertanggungjawaban harus dikejar dari para pemegang kekuasaan atau kebijakan pada saat itu, mulai dari pejabat tingkat pusat hingga daerah, termasuk Gubernur dan Bupati.

ART mempertanyakan mengapa ruang atau akses istimewa seperti itu bisa diberikan.Menyitir pernyataan Menteri Pertahanan, ART menegaskan prinsip kedaulatan negara.

Baca: Mantan Anggota DPD RI Desak Jaksa Agung Turun Tangan Berantas Dugaan Mafia Tambang di Sulteng

Komentar