“Disinilah dibutuhkan peran serta Muspika, masyarakat serta tiga pilar yang ada di desa untuk diberdayakan dalam menjaga keamanan lingkungannya. Secara perlahan hal ini sekaligus untuk meyakinkan masyarakat bahwa pos-pos TNI-Polri ini akan dikurangi secara bertahap. Namun untuk tempat-tempat tertentu masih ada. Sebagian pos akan diserahkan kepada masyarakat untuk diaktifkan. Karenanya peran serta masyarakat sangat dibutuhkan,” tambah Kapolres.
Sementara Dandim 1307/Poso Letkol (Inf) Hasroel Tamin,SH mengatakan bahwa Operasi Madago Raya tahun 2022 para DPO sudah tidak ada, namun pada tahun 2023 Operasi Madago Raya akan dilanjutkan dengan lebih mengedepankan pendekatan kepada masyarakat.
“Operasi Madago Raya akan fokus pada pemulihan dan deradikalisasi. Operasi Madago Raya diperluas menjadi 4 Kabupaten, yakni Poso, Parigi, Sigi dan Touna. Keamanan bukan hanya tugas dan tanggung jawab TNI dan Polri namun keamanan melibatkan semua pihak,” tegasnya.
Pam Swakarsa kata Dandim Poso, bertujuan mengajak kepada masyarakat secara mandiri dalam menjaga diri sendiri dan ingkungannya. Karenanya, diperlukan koordinasi antara Pemda, TNI dan Polri. Ia berharap melalui rapat ini akan ada suatu i’tikad baik atau kesepahaman menuju Kabupaten Poso yang lebih maju dan lebih makmur.
Kepala Kesbangpol Pemda Poso melalui Sekertaris Leonard Neloh mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya kegiatan pemantapan Pam Swakarsa dalam rangka giat imbangan Operasi Madago Raya 2023.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pemaparan tentang Pam Swakarsa oleh Kasat Binmas Polres Poso Iptu Faizyal Kadir,SH dan dilanjutkan dengan diskusi dan berbagi pengalaman oleh Para Camat, Kesbangpol dan Kabid Pemdes Iwan Bempa, serta pembulatan dan persamaan presepsi oleh Kapolres Poso dan Dandim 1307/Poso.
Komentar