Ia memastikan kondisi keuangan daerah masih memungkinkan untuk mencari solusi, selama ada keseriusan dan tanggung jawab dari seluruh jajaran.
Sejak tahun 2025, Gubernur berulang kali mengingatkan agar tenaga honorer tidak diperlakukan secara tidak adil.
Ia menegaskan tidak pernah mengeluarkan kebijakan untuk memberhentikan mereka secara sepihak.
Langkah Konkret: Data Lengkap dan SK sebagai Dasar Penataan
Sebagai langkah konkret, Anwar meminta seluruh OPD segera mengumpulkan data lengkap tenaga honorer beserta Surat Keputusan (SK) sebagai dasar penataan yang transparan dan menyeluruh. Ia juga menegaskan kesiapannya untuk bertanggung jawab penuh atas kebijakan yang diambil demi menyelesaikan persoalan tersebut.
“Ini bukan soal berani atau tidak, ini soal hati dan tanggung jawab kita sebagai pemimpin,” tandasnya.
Dengan sikap tegas tersebut, Gubernur berharap persoalan tenaga honorer yang selama ini berlarut-larut dapat segera diselesaikan secara adil, pasti, dan tidak lagi menyisakan ketidakjelasan bagi para pekerja di lingkungan Pemprov Sulteng.
Baca: Gubernur Anwar Hafid Ajak Ribuan Da’i di Sulawesi Makmurkan Masjid Lewat Program BERANI Berkah
Komentar