gNews.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tengah (Sulteng) menyatakan komitmen penuh untuk mendukung program perluasan percontohan Desa Antikorupsi ke tingkat kabupaten/kota pada tahun 2026.
Dukungan ini ditegaskan langsung oleh Wakil Gubernur Sulteng, Reny A. Lamadjido.
Pernyataan tersebut disampaikan Wagub Reny saat mengikuti Rapat Koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara virtual dari ruang kerjanya, Selasa (20/1/2026).
Dalam pemaparannya, Wagub Reny mengungkapkan bahwa pembinaan Desa Antikorupsi di Sulteng telah berjalan dan tersebar di semua kabupaten.
Ia mencontohkan keberhasilan Desa Kota Raya Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, yang telah menerapkan sistem pelaporan dan pengaduan berbasis aplikasi digital.
“Desa ini telah kita bina dan menjadi contoh yang baik. Ke depan, kita akan mendorong 12 desa binaan lainnya untuk mengadopsi sistem pelaporan digital seperti di Parigi Moutong. Tujuannya agar pelayanan publik di tingkat desa semakin transparan, akuntabel, dan efisien,” ujar Wagub Reny.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemprov Sulteng melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) akan mengalokasikan 13 unit sepeda motor operasional pada tahun 2026.
Bantuan ini ditujukan untuk menunjang kegiatan pengawasan, pembinaan, dan pendampingan di desa-desa binaan.
Tantangan dan Harapan Nasional
Secara nasional, Plt. Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Rino Haruni, menyampaikan bahwa program Desa Antikorupsi terus menunjukkan perkembangan.
Jaringannya diperluas dari 59 desa pada 2025, menjadi 235 desa dalam periode 2021-2025, dan direncanakan bertambah 134 desa lagi pada 2026.
Meski demikian, Rino mengakui sejumlah tantangan masih menghadang, seperti minimnya pembinaan bagi aparat penegak hukum di daerah terkait tindak pidana pungutan liar, pemerasan, dan gratifikasi.
Baca: Jelang Ramadan 2026, Wagub Sulteng Pimpin Rapat Kunci Pengendalian Inflasi dan Digitalisasi
Komentar