Selain itu, partisipasi masyarakat masih sering terkendala akses pengaduan yang terbatas dan kurangnya pelibatan warga dalam proses perencanaan pembangunan desa.
“Kondisi ideal yang kita tuju adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan APBDes, serta keterlibatan aktif mereka dalam pembangunan. Dengan demikian, anggaran desa dapat benar-benar dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga,” jelas Rino Haruni.
Melalui program ini, diharapkan masyarakat desa semakin berani mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, mendukung kepala desa dari intervensi oknum tidak bertanggung jawab, serta bersama-sama mendorong terwujudnya desa yang sejahtera, bersih, dan berdaya saing.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Inspektur Inspektorat Sulteng, Fahrudin D. Yambas, serta perwakilan dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik, dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulteng.
Komentar