gNews.co.id – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banggai melalui Komisi III menggelar rapat kerja bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Dalam rangka evaluasi serapan anggaran program dan kegiatan APBD Tahun Anggaran 2025, Kamis (30/10/2025), bertempat di ruang rapat Komisi III DPRD Banggai.
Rapat yang dilaksanakan berdasarkan surat bernomor 900.1/1196/DPRD tersebut dihadiri langsung oleh Ketua Komisi III Suprapto Ngatimin, S.Sos, didampingi Wakil Ketua I Komisi Helton Abd Hamid, serta para anggota di antaranya Suharto Yinata, S.H., Bathia Silsiliah Hadjar, H. Syafrudin Husain, S.H., M.H., Erni Marten, Wajida, S.Sos., I Made Darma, S.H., Suwardi, S.H., dan Herdiyanto Djaida, S.Pi., M.M.
Sementara dari pihak OPD, hadir Kepala Dinas Ketahanan Pangan Alfian Djibra, S.STP, Kepala Dinas Perhubungan Farid Hasbullah Karim, S.H., M.H., Kepala Dinas Perkimtan Ir. Hj. Maryam Salat, M.Si., Kepala Dinas Nakertrans Ernaini Mustatim, Kepala Dispora Drs. Yori Ntoi, Kepala Dinas Damkar Suwitno Abusama, serta perwakilan dari Dinas Peternakan.
Ketua Komisi III Suprapto Ngatimin menjelaskan, rapat tersebut merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari APBD 2025.
Terutama terkait tingkat penyerapan anggaran dan progres pekerjaan fisik yang waktu pelaksanaannya semakin mepet.
Kami ingin memastikan anggaran benar-benar terserap dan program-program fisik bisa selesai tepat waktu.
Sejumlah kontraktor juga sudah menyampaikan keluhan soal lambatnya respon beberapa OPD,” ujar Suprapto.
Dalam rapat tersebut, anggota Komisi III Walhija mengungkapkan keluhan dari para kontraktor terkait lambatnya tanggapan dari OPD terhadap persoalan teknis di lapangan.
Beberapa OPD juga menegaskan bahwa banyak kontraktor datang tanpa membawa dokumen proposal resmi, hanya mengandalkan nama tanpa memahami fungsi dan prosedur teknis di dinas masing-masing.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Ir. Hj. Maryam Salat, M.Si. menjelaskan bahwa program rumah layak huni hanya bisa dilaksanakan di wilayah kawasan kumuh dengan luasan di bawah 10 hektare, sesuai dengan kewenangan pemerintah kabupaten.
Kabupaten Banggai memiliki delapan kawasan kumuh yang masuk kewenangan daerah.
Sedangkan desa lain yang tidak termasuk kawasan kumuh tidak bisa kami intervensi karena merupakan kewenangan pemerintah pusat,” jelas Maryam.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Suwitno Abusama memaparkan bahwa dari anggaran Rp12 miliar, pihaknya telah merealisasikan pengadaan empat unit motor pemadam yang sudah siap pakai.
Setiap unit akan ditempatkan di empat sektor berbeda untuk memperkuat pelayanan cepat di tingkat kecamatan.
Anggota Komisi III, Helton Abd Hamid, menyambut baik langkah tersebut dan menyarankan agar ke depan dapat dipertimbangkan penambahan mobil pemadam kebakaran baru jika memang dibutuhkan untuk kepentingan masyarakat.
Sementara itu, anggota Walhija mengingatkan agar kendaraan pemadam yang sudah ada dapat dirawat dan dilakukan pemeliharaan rutin, mengingat masih ada beberapa armada yang memerlukan perbaikan.
Saat ini sudah ada tujuh mobil damkar dan empat motor pemadam. Ini diharapkan bisa mempercepat penanganan kebakaran terutama di area padat penduduk dan gang sempit,” tambah Suwitno.
Dalam rapat tersebut, Kadis Perhubungan Farid Hasbullah Karim, S.H., M.H. memaparkan capaian serapan anggaran di dinasnya yang telah mencapai 88 persen.
Angka ini diapresiasi oleh Helton Abd Hamid, Bathia Silsiliah Hadjar, dan I Made Darma, yang menilai capaian tersebut menunjukkan kinerja positif dan efisiensi penggunaan anggaran.
Kami sangat puas dengan capaian Dinas Perhubungan. Ini bisa jadi contoh bagi OPD lain untuk terus meningkatkan kinerja dan efektivitas penyerapan anggaran,” ujar Helton.
Rapat evaluasi Komisi III DPRD Banggai bersama OPD ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memastikan realisasi APBD 2025 berjalan maksimal serta pembangunan daerah terlaksana sesuai target waktu.
Komentar