Palu — Anggota DPRD Kota Palu Mohamad Imam Darmawan menyerap berbagai aspirasi masyarakat dalam kegiatan reses caturwulan II masa persidangan 2026 di Daerah Pemilihan (Dapil) III.
Kegiatan tersebut berlangsung di Jalan Mutiara IV A, RT 004/RW 006, Kelurahan Birobuli Utara, Kota Palu, Rabu 19/8/26. Reses dihadiri Sekretaris Lurah Birobuli Utara Fathun serta sejumlah tokoh masyarakat dan warga.
Dalam kesempatan itu, Imam Darmawan terlebih dahulu menjelaskan tugas dan fungsi anggota DPRD kepada masyarakat. Ia menyebut terdapat tiga fungsi utama DPRD, yakni penganggaran, pengawasan, dan pembentukan peraturan daerah. Selain itu, reses menjadi bagian penting untuk menjaring aspirasi masyarakat.
“Hari ini saya juga ingin menjelaskan apa tugas dan fungsi seorang anggota dewan. Yang pertama ada soal penganggaran, yang ke dua pengawasan dan terakhir adalah pembentukan peraturan daerah.
Tambahannya itu adalah penjaringan aspirasi atau reses. Jadi kalau terkait penganggaran itu sifatnya visi misi ada saat kepala daerah dan wakil kepala daerah mencalonkan. Berdasarkan hasil musrembang dan berdasarkan hasil reses semua itu akan jadi usulan dan nanti akan dibahas bersama sama DPRD.
Jadi ada tim dari eksekutif atau walikota palu, membahas anggaran bersama DPRD. Selanjutnya adalah pengawasan, pengawasan ini sifatnya adalah bisa menerima laporan maupun anggota DPRD turun ke lapangan.” ungkapnya.
Memasuki sesi penyampaian aspirasi, warga bernama Irma mengeluhkan kondisi Jalan Mutiara yang dinilai membutuhkan perhatian pemerintah. Ia menyebut banyaknya lubang di jalan tersebut berpotensi membahayakan pengguna jalan, khususnya pengendara roda dua.
“Ini jalan mutiara bukan lagi namanya jalan karena lebih banyak lubangnya dari pada aspalnya. Saya minta dengan adanya reses ini, bisa jadi masukan karena sudah beberapa kali disampaikan ke kelurahan.
Dan kita juga sudah pernah menghadap walikota untuk menindaklanjuti permintaan masyarakat berupa perbaikan jalan ini.” katanya.
Keluhan serupa disampaikan oleh Haryanto, Ketua RT 003/RW 006 Birobuli Utara. Ia mengatakan persoalan Jalan Mutiara sebelumnya telah disampaikan kepada Wali Kota Palu, termasuk melalui pengajuan permohonan kepada anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan Gubernur Sulawesi Tengah.
“Saya hanya menambahkan apa yang dikeluhkan oleh ibu irma. Saya sudah pernah bertemu walikota tetapi walikota hanya menyodorkan ke perkim untuk menangani hal tersebut. tapi sampai sekarang belum terealisasi.
Saya juga pernah mnyurat untuk permohonan ke anggota DPRD provinsi ya itu bapak arus Abdul Karim dan juga mengirimkan proposal ke gubernur Sulawesi Tengah. Tapi sampai sekarang belum ada tindak lanjut untuk jalan mutiara ini.” tandasnya.
Haryanto juga menyoroti penyaluran bantuan bagi pelaku UMKM. Menurutnya, terdapat masyarakat yang mengajukan bantuan tanpa melalui RT maupun kelurahan sehingga proses penerimaan dan pemanfaatan bantuan sulit dipantau.
“Dan untuk pak sekretaris lurah, kemarin itu menegenai UMKM, terkadang masyarakat mengajukan UMKM TDK melalui kami sebagai RT dan juga tidak melalui kelurahan sehingga barang pengadaan itu jatuh ke yang bersangkutan tanpa sepengetahuan RT dan kelurahan. Jangan sampai kejadian itu terulang kembali, setelah dicek terkadang orangnya tidak ada ditempat dan barangnya setelah diterima diperjual belikan.” jelasnya.
Menanggapi persoalan jalan tersebut, Imam Darmawan memastikan perbaikan Jalan Mutiara masuk dalam perhatian pemerintah. Namun, perbaikan tahun ini akan dilakukan secara bertahap dengan menambal bagian jalan yang rusak.
“Memang tahun ini akan ada perbaikan jalan mutiara, tapi hanya jalan yang rusak yang akan diperbaiki, yang rusak akan ditambal dulu. Karena sudah berapa kali reses saya selalu ditanya soal itu, jadi saya komunikasikan terus sama dinas terkait. Insya Allah tahun ini tapi ditambal dulu karena kalau mau diaspal full biayanya besar.” ungkapnya.
Selain persoalan infrastruktur, warga juga menyampaikan kebutuhan pelayanan kesehatan. Bambang, salah seorang warga lanjut usia, meminta agar Posyandu Lansia kembali diaktifkan dan didukung ketersediaan obat.
“Posyandu khusus lansia kalau bisa diaktifkan kembali pak, mengingat disini banyak orang tua yang butuh pengobatan. Dan tolong kalau diaktifkan lagi, obatnya juga harus ada, jangan hanya melakukan tensi to dan hanya periksa gula darah tapi tidak ada obatnya.” kata Bambang.
Di penghujung kegiatan, tim pendamping reses membagikan lembar aspirasi kepada warga yang belum sempat menyampaikan langsung usulannya. Aspirasi tersebut selanjutnya dihimpun sebagai bahan untuk disampaikan kepada DPRD Kota Palu. (*)
Komentar