gNews.co.id – Advokat Rakyat Agussalim, SH selaku Koordinator Nasional Serikat Pekerja Hukum Progresif (SPHP) menghadiri Kongres Internasional Asia Pasific di Khatmandu Nepal.
Acara tersebut berlangsung selama tiga hati, yakni mulai tanggal 28-30 Juli Tahun 2023.
Di mana acara ini merupakan fasilitasi Dari Confederation of Lawyer Asia Pasific (COLAP) dilaksanakan setiap 3 tahunan di negara-negara Asia Pasific dibuka oleh Menteri Luar Negeri Nepal, Mahendra Bahadur Pandey.
Pada kesempatan itu, Mahendra yang juga langsung memberikan sambutan selamat datang bagi seluruh peserta.
Sebelumnya, kegiatan yang sama berlangsung di Vietnam, di mana saat itu Advokat Rakyat Agussalim juga hadir dan diterima langsung oleh Presiden Republik Sosialis Vietnam dengan berbagai delegasi negara-negara Asia Pasific.
Sedangkan di Nepal, acara yang berlangsung turut dihadiri Negara Laos, Korea Utara, Korea Selatan, Indonesia, Philipina, Vietnam, India, Srilanka, Banglades, dan Pakistan serta Malaysia.
Pada kesempatan itu, Advokat Rakyat Agussalim selaku Koordinator Nasional SPHP memberikan sambutan sekaligus orasi statement dari perkembangan hukum di Indonesia.
Menurutnya, problem utama dari masalah hukum yang dihadapi di Indonesia adalah dinamika politik kekuasaan yang melahirkan stigmatisasi ekonomi dari sistem demokrasi konstitusional.
Ini semua membuktikan masalah hukum tidak menjadi panglima utama dalam demokrasi di Indonesia.
“Oligarki ini merupakan wujud manifestasi sindikasi modal dan elit politik dalam menyingkirkan hak asasi rakyat dalam sumber penghidupan Agrarianya,” tegas Agussalim.
Ia menambahkan, investasi bukan dijadikan modal kedaulatan negara, justru imperialisme masuk melakukan penyingkiran kehidupan ekonomi sosial-budaya rakyat di pedesaan.
“Oligarki tercipta justru di era reformasi contoh tambang nikel di Sulawesi, dan Buruh lokal, kesemuanya merupakan eksploitasi kehidupan asasi rakyat Indonesia,“katanya Advokat Rakyat Agussalim SH di forum COLAP ”
Usai penyampaian pidatonya di forum COLAP selama 15 menit, Agussalim SH langsung berbincang-bincang dengan Menlu Nepal, Mahendra dan Mantan Hakim Agung Nepal yang keduanya merupakan advokat di negaranya.
Baca: Rusia Blokade Laut Hitam, Krisis Pangan Mengancam Global
Komentar