Padahal, Indonesia masih menghadapi tantangan besar terkait ketimpangan akses pangan bergizi dan kualitas sumber daya manusia jangka panjang.
Ia menegaskan bahwa MBG harus dilihat sebagai investasi nasional bagi generasi masa depan.
Oleh karena itu, evaluasi harus berlandaskan pada manfaat yang diterima anak-anak Indonesia, bukan pada kontroversi yang mengiringi pelaksanaannya.
“Korupsi adalah kejahatan individu. Sementara pemenuhan gizi anak adalah kewajiban negara. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan. Yang satu harus dihukum, yang satunya harus diperbaiki dan diperkuat,” tandas Andika.
Menurutnya, jika ditemukan penyimpangan, negara harus bertindak tegas terhadap pelaku. Namun di saat yang bersamaan, negara tidak boleh kehilangan fokus terhadap tujuan besar, yakni menciptakan generasi Indonesia yang lebih sehat, lebih produktif, dan memiliki kesempatan tumbuh yang lebih baik.
Komentar