gNews.co.id – Anggota Komisi II DPR RI, Longki Djanggola, mengusulkan serangkaian langkah strategis untuk memperkuat pembinaan dan pengawasan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Usulan ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan jajarannya pada Selasa (16/6/2025).
Dalam rapat yang berlangsung di ruang Komisi II DPR RI, Longki memaparkan lima poin krusial yang diharapkan dapat menjadikan BUMD lebih profesional dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan daerah.
Pengalaman Longki sebagai mantan Gubernur Sulteng dua periode, yang pernah menyaksikan Perusda merugi akibat manajemen yang tidak memenuhi standar korporasi, menjadi dasar pemikirannya.
“Pertama, saya menyarankan agar Kementerian Dalam Negeri membangun sistem informasi BUMD nasional yang terintegrasi dan akurat,” ujar Ketua DPD Partai Gerindra Sulteng itu.
Sistem ini, menurutnya, akan menyediakan data lengkap dan terbarukan untuk memetakan kinerja dan kondisi BUMD di seluruh Indonesia.Longki juga menyoroti lemahnya kapasitas teknis daerah dalam mengelola BUMD.
Ia mendorong Kemendagri untuk lebih aktif memberikan pendampingan praktis dan berkelanjutan, khususnya dalam manajemen bisnis, keuangan, dan perencanaan usaha.
“Pendampingan praktis dan berkelanjutan akan sangat membantu,” tegas Longki, seraya mengusulkan agar hal ini dikoordinasikan langsung oleh Menteri Dalam Negeri.
Dalam hal pengangkatan direksi BUMD, politisi Partai Gerindra ini meminta agar prosesnya lebih terbuka dan berbasis kompetensi.
“Kami mendorong adanya pedoman seleksi dari Kemendagri agar prosesnya bisa transparan dan akuntabel,” katanya.
Baca: Anggota DPR RI Longki Djanggola Berkurban Sapi Sekaligus akan Bantu Sarana Ibadah
Komentar