Gubernur Anwar Hafid meminta pendataan real-time jumlah alat berat sebagai dasar penarikan pajak dan pengawasan yang efektif.
“Kita harus punya data yang jelas, berapa banyak alat berat yang dimiliki perusahaan, kita perlu tahu,” tandas Anwar Hafid.
Selain itu, rapat juga mengulas pendataan kendaraan operasional perusahaan, termasuk yang belum memiliki izin atau belum memenuhi kelengkapan administrasi.
Langkah ini ditujukan untuk memastikan kepatuhan seluruh pihak terhadap regulasi perpajakan daerah.
Melalui forum koordinasi ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berharap dapat memperkuat sinergi lintas instansi dan mengakselerasi pengembangan sistem pendataan digital yang terintegrasi.
Harapannya, upaya tersebut mampu mendongkrak pendapatan asli daerah secara berkelanjutan dan berkeadilan, mendukung pembangunan yang lebih optimal di Sulteng.














Komentar