Rapat ini diharapkan menjadi ruang konsolidasi untuk menarik kesimpulan bersama terkait arah kebijakan CSR, terutama sektor dan kegiatan yang perlu menjadi prioritas pembiayaan perusahaan.
Menanggapi arahan tersebut, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Yoppy Patiro, menyatakan kesiapannya untuk menindaklanjuti.
“Selama ini CSR cenderung berjalan parsial. Dengan optimalisasi regulasi dan integrasi dengan RPJMD, diharapkan CSR bisa lebih tepat sasaran, berdaya guna, dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” tutup Yoppy.
Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemprov Sulteng mewujudkan pembangunan yang inklusif, maju, dan berkelanjutan.
Pembangunan ini tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi juga didukung oleh kontribusi nyata dari dunia usaha melalui program TJSL/CSR.
Komentar