Hanya Bupati Buol Yang tak Hadir Rakor KPK, Sinyal Keterlibatan RYT Kasus Dugaan Pemerasan di Kemenaker?

gNews.co.id – Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid bersama sejumlah kepala daerah di wilayahnya menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) pemberantasan korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (6/8/2025).

Namun, Bupati Buol Risharyudi Triwibowo menjadi satu-satunya yang tidak hadir secara langsung dan diwakili oleh Wakil Bupati Nasir Dj Daimaroto. 

Kehadiran para pemda dalam rakor tersebut diunggah oleh Anwar Hafid melalui akun Instagram resminya, @anwarhafid14.

Dalam unggahan tersebut, terlihat sejumlah kepala daerah hadir, sementara posisi Bupati Buol kosong. 

KPK Segera Periksa Kembali Bupati Buol

Keabsahan Risharyudi Triwibowo (Bowo) menjadi sorotan, mengingat KPK berencana memeriksanya kembali terkait kasus dugaan pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dan penerimaan gratifikasi di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker). 

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa pihaknya masih menyusun jadwal pemeriksaan terhadap Bowo.

“Nanti kami sampaikan update-nya jika sudah ada jadwal pemeriksaannya,” ujar Budi, Senin (4/8/2025). 

Budi juga menegaskan bahwa penyitaan kendaraan mewah milik Bowo pada 21 Juli 2025 merupakan langkah hukum untuk pembuktian dan optimalisasi aset. Pernyataan ini menepis klaim Bowo yang mengaku berinisiatif mengembalikan kendaraan tersebut. 

*”Aset tersebut disita oleh penyidik karena diduga terkait dengan perkara,”* tegas Budi. 

Bowo Akui Terima Gratifikasi, Beli Motor Mewah

Sebelumnya, Risharyudi Triwibowo—yang merupakan mantan Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengaku pernah menerima gratifikasi.

Baca: KPK Didesak Dugaan Gratifikasi dan Pencucian Uang Ala Bupati Buol, Hartati: Penetapan Tersangka tidak Boleh Ditunda

Komentar