gNews.co.id,- Pemutakhiran data sosial ekonomi menjadi perhatian serius Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Banggai. Penguatan kualitas data terus didorong melalui peningkatan kapasitas pengelolaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) serta aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial–Next Generation (SIKS-NG).
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi dan peningkatan kapasitas yang menyasar tiga wilayah, yakni Kecamatan Bunta, Simpang Raya dan Nuhon.
Kegiatan berlangsung Kamis, 1 Oktober 2026, dan dipusatkan di Desa Bela, Kecamatan Nuhon. Pesertanya terdiri dari unsur pemerintah kecamatan, pemerintah desa, Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), serta operator SIKS-NG desa dan kelurahan dari tiga kecamatan tersebut.
Kegiatan diawali dengan sambutan Plt. Camat Nuhon, Rahman Sangkota, S.Sos. Ia menyampaikan dukungan terhadap kegiatan tersebut sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan data sosial di tingkat kecamatan dan desa.
Selanjutnya, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai, Haryadi Bola, S.H., membuka kegiatan secara resmi sekaligus memberikan arahan kepada para peserta.
Haryadi Bola mengapresiasi kehadiran pemerintah desa dan operator SIKS-NG dari Kecamatan Bunta, Simpang Raya dan Nuhon.
Menurutnya, operator SIKS-NG memiliki peran penting dalam pengelolaan sekaligus pemutakhiran data sosial di tingkat desa dan kelurahan.
Penguatan kapasitas tersebut diperlukan agar data yang dikelola pemerintah dapat terus diperbarui serta mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara faktual.
Dinsos Banggai Serahkan Proposal Bankeu
Selain sosialisasi DTSEN dan SIKS-NG, kegiatan juga dirangkaikan dengan penyerahan proposal Bantuan Keuangan (Bankeu) dari Dinas Sosial Kabupaten Banggai kepada Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.
Proposal diserahkan langsung Kepala Dinas Sosial Kabupaten Banggai Haryadi Bola, S.H., kepada Plh. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Kiki Rezqi Ramdaniasari, S.STP., MM.
Usai penyerahan proposal, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi mengenai kebijakan DTSEN dan aplikasi SIKS-NG oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah.
Materi tersebut menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, kecamatan hingga pemerintah desa dalam mendukung pemutakhiran dan pengelolaan data sosial ekonomi masyarakat.
Data Kependudukan Jadi Bagian Penting
Materi berikutnya disampaikan Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banggai, Hasanudin Baadi, S.H.
Ia menjelaskan pentingnya pemutakhiran data kependudukan, termasuk perubahan status penduduk yang telah meninggal dunia.
Pemutakhiran data kependudukan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas data sosial, terutama data yang berkaitan dengan penerima maupun calon penerima berbagai program bantuan pemerintah.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Banggai, Moh. Rivani, S.IP., MM., memberikan materi mengenai DTSEN dan desil.
Materi tersebut membahas data sosial ekonomi masyarakat serta pengelompokan tingkat kesejahteraan. Pemahaman ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas aparatur desa dan kecamatan dalam memastikan data yang digunakan sebagai dasar program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan tetap akurat dan mutakhir.
Peserta juga mendapatkan materi mengenai kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) yang disampaikan Sofly O. Kotambuna.
Operator SIKS-NG Diperkuat Melalui Bimtek
Untuk meningkatkan kemampuan teknis pengelola data di tingkat desa dan kelurahan, kegiatan dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis (Bimtek) aplikasi SIKS-NG.
Bimtek disampaikan Operator Kabupaten, Auli Rahman, S.P., dengan materi mengenai pengoperasian aplikasi serta proses pemutakhiran data sosial.
Penguatan kemampuan operator menjadi bagian penting karena mereka berada di tingkat paling dekat dengan proses pengelolaan data masyarakat di desa dan kelurahan.
Persoalan Data Dibahas Bersama
Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab antara peserta dengan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah bersama seluruh pemateri.
Sejumlah persoalan yang ditemukan di lapangan turut dibahas, mulai dari DTSEN, data kemiskinan, administrasi kependudukan, SIKS-NG hingga kepesertaan PBI-JK.
Forum tersebut menjadi ruang koordinasi untuk mengidentifikasi berbagai kendala sekaligus membahas langkah penyelesaian sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Melalui kegiatan ini, Dinas Sosial Kabupaten Banggai terus mendorong peningkatan kapasitas pemerintah desa, operator SIKS-NG, Pendamping PKH dan TKSK dalam mengelola data sosial ekonomi masyarakat.
Pemutakhiran data secara berkala dan penguatan koordinasi lintas sektor diharapkan mampu menghasilkan data sosial ekonomi yang lebih akurat, mutakhir dan sesuai dengan kondisi faktual masyarakat.
Data tersebut selanjutnya menjadi salah satu pijakan dalam mendukung pelaksanaan program perlindungan sosial serta upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Banggai.(DQ74).
Komentar