gNews.co.id – Bakal Calon Wali Kota Palu, Hidayat, menegaskan bahwa dirinya tidak akan membebani masyarakat yang belum dapat memenuhi kewajiban pembayaran iuran kepada negara, seperti pajak atau BPJS.
Menurutnya, pemerintah harus mengkaji terlebih dahulu kondisi warga sebelum membatasi hak mereka atas bantuan sosial atau pengurusan administrasi kependudukan.
“Urusan di laut jangan dibawa ke darat. Jika warga belum bisa penuhi kewajibannya, kita harus mencari tahu alasannya dan mencarikan solusi, bukan malah mempersulit saat mereka butuh bantuan,” ujar Hidayat dalam keterangannya, Selasa (10/9/2024).
Hidayat menambahkan, pemerintah harus menjalankan kewajiban terlebih dahulu dengan memastikan ketersediaan lapangan kerja dan stabilitas ekonomi masyarakat.
Kebijakan yang hanya menuntut tanpa memberikan solusi akan berdampak pada kesengsaraan rakyat.
“Kita harus membangun industri untuk menciptakan lapangan kerja, menyiapkan pasar yang layak bagi pedagang, serta memberikan bantuan untuk sektor kelautan dan pertanian. Jangan paksakan pajak di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Selama saya memimpin Kota Palu, tidak ada warga yang menjerit karena iuran,” tegasnya.
Saat menjabat sebagai Wali Kota Palu periode 2016-2021, Hidayat bersama wakilnya, Sigit Purnomo Said (Pasha), sukses mengembangkan ekonomi masyarakat melalui berbagai proyek pembangunan, seperti objek wisata, pusat kuliner, pasar, jembatan, dan perbaikan infrastruktur di seluruh kecamatan.
Pada Pilkada 2024, Hidayat kembali maju bersama Andi Nur B Lamakarate sebagai calon wakilnya.
Pasangan ini diusung oleh koalisi Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), dan Partai Demokrat. Keempat partai tersebut meraih total 67.928 suara sah pada Pemilu 2024, dengan rincian Gerindra 24.581 suara, PAN 11.284 suara, PDIP 13.924 suara, dan Demokrat 18.139 suara.
Baca: Balon Wali Kota Palu Hidayat Imbau Pendukungnya Lebih Santun, Jangan Menghujat Orang Lain
Komentar