Tawaran kemitraan, bantuan ekonomi, dan pemberdayaan memang penting, tetapi tidak selalu menjawab kerinduan rakyat akan kedaulatan atas ruang hidupnya sendiri. Ada perbedaan antara diberdayakan dan diakui.
Rekomendasi Penciutan
Langkah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang menerbitkan rekomendasi penciutan wilayah konsesi patut dibaca sebagai upaya menghadirkan negara di tengah konflik. Rekomendasi itu bukan sekadar surat, melainkan simbol keberpihakan awal.
Respons PT CPM
PT Citra Palu Minerals (CPM) menyampaikan sikap resminya terkait permintaan penciutan wilayah kontrak karya yang selama ini disuarakan masyarakat lingkar tambang Poboya.
Sikap tersebut dituangkan dalam surat resmi berkop CPM yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Surat bernomor 324/CPM-LGL/XII/2025 itu ditandatangani Presiden Direktur PT CPM Damar Kusumanto bersama Direktur PT CPM Yan Ardiansyah, tertanggal 11 Desember 2025.
Dalam surat tersebut, CPM menjelaskan bahwa permintaan penciutan wilayah kontrak karya disampaikan Lembaga Adat Poboya dan masyarakat lingkar tambang melalui sejumlah pertemuan, termasuk pertemuan pada 9 Oktober 2025.
Permintaan tersebut bertujuan agar sebagian wilayah kontrak karya CPM dapat diusulkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Lembaga Adat Poboya, melalui surat tertanggal 9 Oktober 2025, secara resmi meminta CPM melakukan penciutan area seluas 246 hektare di kawasan Gunung Vunga mencakup Vatutempa, Vavolapo, Kanavu Leu, dan Ranu Dea yang seluruhnya berada di Blok 1 Kontrak Karya CPM.
CPM mengungkapkan telah melakukan kajian atas permintaan tersebut, di mana hampir seluruh area yang diminta untuk diciutkan masuk dalam kawasan cadangan dan sumber daya mineral yang telah dieksplorasi perusahaan.
Karena itu, penciutan wilayah tersebut dinilai akan berdampak signifikan terhadap konservasi sumber daya mineral dan keberlanjutan usaha CPM.
Meski demikian, CPM menyatakan memahami pertimbangan Lembaga Adat Poboya dan masyarakat lingkar tambang, mulai dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperoleh legalitas kerja, hingga menjaga stabilitas investasi di wilayah konsesi.
Sebagai alternatif, CPM menawarkan pola kemitraan.
Kini bola berada di tangan Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian ESDM, untuk membuktikan bahwa konstitusi bukan hanya milik elite, tetapi juga milik rakyat Poboya.
Konflik pertambangan di Poboya sejatinya adalah cermin besar bangsa ini, tentang bagaimana kita memaknai kemakmuran, tentang siapa yang paling berhak atas sumber daya alam, dan tentang keberanian negara menempatkan rakyat sebagai subjek, bukan korban.
Jika konstitusi adalah panglima, maka rasa keadilan harus menjadi kompas.
Emas akan terus berkilau di perut bumi Poboya. Namun yang lebih berharga dari emas adalah keadilan yang hidup, welas asih yang nyata, dan negara yang benar-benar hadir.
Sebab, kekayaan alam tanpa keadilan hanya akan melahirkan luka dan luka yang diwariskan, kelak akan menjadi bara dalam sejarah.
Penulis merupakan Pemimpin Redaksi gNews.co.id yang sudah mendapatkan sertifikat UKW Utama lewat uji kompetensi
Komentar