gNews.co.id – Bandara privat milik PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) menjadi sorotan tajam publik setelah Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin melontarkan kritik keras mengenai operasionalnya yang disebut luput dari pengawasan otoritas negara.
Pernyataan ini memicu polemik luas, namun segera dibantah oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) yang menegaskan bahwa bandara tersebut terdaftar dan berada di bawah pengawasan resmi.
Kontroversi ini bermula saat Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menghadiri latihan Komando Gabungan (Kogab) TNI lintas matra di kawasan IMIP pada Kamis (20/11/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Sjafrie menyoroti temuan adanya bandara yang beroperasi tanpa pelibatan perangkat negara seperti Imigrasi dan Bea Cukai.
“Latihan ini dilakukan prajurit TNI terhadap bandara yang tidak memiliki perangkat negara yang bertugas. Ini anomali. Tak boleh ada republik dalam republik,” ujar Sjafrie.
Dia menggarisbawahi pentingnya kedaulatan dan pengawasan negara di seluruh wilayah.
Pernyataan Menhan seketika memicu spekulasi publik yang mengarah pada operasional Bandara PT IMIP.
Di media sosial, muncul dua narasi utama yang saling bertentangan, klaim bahwa bandara tersebut ilegal, dan klaim bahwa bandara itu telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo.
Kemenhub: Bandara Terdaftar dan DiawasiMenanggapi isu tersebut, Kemenhub segera angkat bicara untuk meluruskan informasi.
Wakil Menteri Perhubungan, Suntana, menegaskan bahwa Bandara IMIP terdaftar secara resmi dan membantah tudingan kurangnya pengawasan.
“Itu terdaftar, enggak mungkin bandara itu tidak terdaftar. Terkait Morowali kemarin kami sudah menempatkan beberapa personel, dari Bea Cukai, Kepolisian, dari Kemenhub sendiri sudah ada otoritas bandara di sana. Jadi kita sudah turun ke sana,” ungkap Suntana.
Faktanya, Bandara IMIP tercatat dalam laman resmi Kemenhub dengan status “khusus” untuk penggunaan “domestik”.
Bandara ini beroperasi di bawah Otoritas Bandar Udara Wilayah V Makassar, yang secara implisit menunjukkan bahwa pembangunan dan operasionalnya telah direstui dan diketahui oleh negara. Kemenhub juga mengklarifikasi isu peresmian oleh Presiden.
Namun, belakangan mencuat surat keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 55 Tahun 2025 tentang penggunaan Bandar Udara yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri.
Terdapat dua bandara di Morowali: Bandara Maleo milik pemerintah yang diresmikan Presiden Jokowi pada Desember 2018, dan Bandara IMIP yang beroperasi sejak 2019 dan peresmiannya hanya dihadiri oleh petinggi perusahaan.
Tidak ada informasi valid yang menyebutkan bahwa Jokowi meresmikan langsung Bandara IMIP.
Jejak Bisnis dan Relasi di Balik IMIP
PT IMIP sendiri merupakan kawasan industri pengolahan nikel terbesar di Indonesia, hasil kerja sama antara Bintangdelapan Group (Indonesia) dan Tsingshan Steel Group (Cina).
Pendirian IMIP tidak lepas dari peran kakak beradik pengusaha keturunan Tionghoa kelahiran Medan, Halim Mina dan Hamid Mina.
Melalui PT Bintang Delapan Mineral (BDM), mereka menangkap peluang hilirisasi nikel setelah pemerintah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggulirkan wacana larangan ekspor mineral mentah.
Pada Juli 2013, BDM menggandeng Tsingshan untuk membangun pabrik pemurnian nikel (smelter) di Morowali.
Pabrik yang dikelola oleh PT Sulawesi Mining Investment ini diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2015.
Menariknya, laporan Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) pada Januari 2024 menyoroti dugaan relasi kuat antara Halim dan Hamid Mina dengan kalangan militer.
Dalam kesepakatan bisnis dengan Tsingshan, BDM menunjuk Letjen (Purn) Sintong Panjaitan sebagai komisaris utama.
Sintong dikenal sebagai elite militer era Orde Baru dan senior dari Prabowo Subianto di Kopassus.
Komentar