gNews.co.id – Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Masri Dg Taha menyuarakan keprihatinan mendalam terkait implementasi kebijakan remunerasi jasa layanan di Rumah Sakit Undata Palu.
Menurut Masri, para perawat dan tenaga kesehatan (nakes) lainnya protes karena merasa jasa layanan yang mereka terima tidak sesuai dengan harapan, menyusul pencairan yang dilakukan tanpa sosialisasi dan simulasi yang memadai.
Masri Dg Taha, yang juga merupakan bagian dari tim remunerasi, mengungkapkan bahwa tim tersebut “tidak difungsikan” secara optimal.
“Kami sudah mengusulkan jauh hari sebelum ini disusun menjadi kebijakan, agar ada sosialisasi, ada simulasi,” ungkap Masri kepada awak media, Kamis (16/7/2026).
Namun, ia menyayangkan bahwa anggota tim remunerasi tidak pernah dipanggil secara resmi untuk membahas hal tersebut, termasuk undangan atau notulen rapat.
PPNI sebenarnya mendukung penuh upaya manajemen untuk merubah sistem jasa layanan ke arah yang lebih transparan, berkeadilan, dan merata.
Namun, Masri menekankan bahwa kebijakan yang bersifat menyeluruh dan berdampak pada lebih dari seribu karyawan di Rumah Sakit Undata ini.
“Harus disosialisasikan dengan baik dan disimulasikan karena ini ujung-ujungnya adalah uang. Penghasilan yang secara langsung merupakan hasil dari pelayanan yang mereka berikan,” jelas Masri.
Menurutnya, sangat krusial untuk dipahami secara transparan. Kekecewaan utama terletak pada fakta bahwa pencairan jasa layanan telah dilakukan sebelum sosialisasi dan simulasi.
“Ini kan yang menurut kami tidak tepat, sebuah kebijakan itu kemudian diputuskan seperti itu,” tandasnya.
Komentar