gNews.co.id – Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Sulawesi Tengah periode 2024-2029 nomor urut 2, Anwar Hafid-Reny A. Lamadjido menegaskan bahwa lokasi debat bukanlah hal utama yang dipersoalkan.
Menurut Anwar Hafid, yang terpenting adalah bagaimana visi dan misi calon disampaikan secara luas melalui televisi, sehingga dapat ditonton oleh masyarakat.
“Inti dari debat itu bukan di mana tempatnya, tapi bagaimana visi dan misi pasangan calon disiarkan melalui televisi yang dapat ditonton oleh banyak orang. Apalagi jika yang hadir secara langsung terbatas. Berbeda jika debatnya digelar di ruang terbuka yang dihadiri ribuan masyarakat, maka tentu tempatnya harus di Palu,” ujar Anwar Hafid dalam wawancara via WhatsApp pada Senin (14/10/2024).
Mantan Bupati Morowali dua periode ini juga menambahkan bahwa penyelenggaraan debat di mana pun sama saja selama disiarkan melalui media televisi.
Debat yang diadakan oleh stasiun TV bukanlah debat terbuka yang memungkinkan interaksi langsung antara pasangan calon dengan masyarakat, tetapi lebih terbatas pada interaksi dengan panelis.
Terkait biaya bagi tim pasangan calon yang harus berangkat dari Palu ke Jakarta, Anwar Hafid mengakui bahwa memang biaya menjadi lebih besar, terutama untuk tiket pesawat pulang-pergi, akomodasi, dan konsumsi.
Namun, dari sisi stasiun TV, penyelenggaraan debat di Jakarta justru lebih murah karena peralatan sudah tersedia.
“Saya melihat lebih murah bagi stasiun TV jika debat diadakan di Jakarta, karena peralatan sudah tersedia di sana. Sedangkan jika diadakan di Palu, peralatan harus diangkut, yang tentunya membutuhkan biaya besar,” jelas politisi Demokrat itu.
Sementara itu, Cagub nomor urut 1, Ahmad Ali mengkritik keputusan KPU Sulawesi Tengah yang menggelar debat di Jakarta. Ahmad Ali berpendapat bahwa debat tersebut seharusnya lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat Sulawesi Tengah, bukan untuk menyesuaikan dengan stasiun televisi.
“Debat ini bukan untuk menyenangkan stasiun TV, seharusnya televisi yang menyesuaikan dengan kehendak kita. Debat ini untuk warga Sulteng, bukan untuk seluruh Indonesia,” tegas Ahmad Ali dalam pernyataannya yang disampaikan di Palu pada hari yang sama.
Ahmad Ali juga menekankan pentingnya debat dalam membantu masyarakat yang belum menentukan pilihan untuk lebih memahami visi dan misi kandidat.
Protes terhadap pelaksanaan debat di Jakarta juga disampaikan oleh Ketua Bawaslu Sulawesi Tengah, Nasrun, SH, yang menyatakan bahwa debat publik seharusnya diadakan di wilayah provinsi atau kabupaten/kota masing-masing.
Polemik terkait lokasi debat semakin memanas dengan dukungan dari berbagai pihak, termasuk LS-ADI yang juga menyuarakan penolakannya.
Debat kandidat ini diharapkan menjadi momen penting bagi masyarakat Sulteng dalam menentukan pilihan mereka pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang akan digelar pada 27 November 2024.
Baca: Menepis Gejolak Politik Internal Demokrat, Hidayat Pakamundi Biasa Saja Sambil Menanti Rotasi?
Komentar